PravadaNews – Polemik data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan belum juga usai. Apalagi, terdapat 1.824 orang dari desil 10 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terkaya menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.
Hal itu berdasarkan data yang disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) akan verifikasi ulang data PBI BPJS Kesehatan. Verifikasi ulang data tersebut merupakan langkah untuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penerima bantuan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan ulang terhadap 106.153 penderita katastropis penerima manfaat PBI.
“106.153 orang ini sudah direaktivasi secara otomatis oleh BPJS Kesehatan, sehingga mereka tetap bisa berobat,” kata Amalia.
Baca Juga: Polemik Data PBI BPJS Kesehatan Kurang Apik
Amalia berujar, verifikasi data dilakukan kepada 5,9 juta keluarga dari 11 juta orang yang status PBI non-aktif. “Kalau kami konversi terhadap keluarga ini sekitar 5,9 juta keluarga,” ujar Amalia.
Terkait permasalahan desil, Amalia mengatakan, BPS tidak melakukan pengecekan berdasarkan pendapatan. Namun, ada 39-40 indikator yang digunakan untuk menyusun kesejahteraan setiap keluarga.
Adapun indikatornya di antaranya; kondisi rumah, konsumsi listrik dan lainnya. “Jadi intinya memang itu bukan menjelaskan tentang pendapatan, tetapi menjelaskan bagaimana tingkat kesejahteraan yang disusun berdasarkan berbagai faktor atau indikator tadi,” kata Amalia.
Amalia berpesan kepada masyarakat jika didatangi petugas BPS sekitaranya untuk memberikan informasi yang tepat dan benar. “Sehingga nanti kami bisa mendapatkan data yang akurat,” pungkas Amalia. (ABP)
