PravadaNews – China menyatakan veto terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait keamanan di Selat Hormuz karena dinilai berpotensi memperbesar eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa langkah Dewan tidak boleh menjadi dasar pembenaran penggunaan kekuatan militer.
“Penyebab utama gangguan di Selat Hormuz adalah operasi militer ilegal AS dan Israel terhadap Iran. Tindakan Dewan tidak boleh melegitimasi penggunaan kekuatan, apalagi memperkeruh situasi,” kata Mao dalam konferensi pers di Beijing, dikutip Kamis (9/4/2026).
Baca juga : Cerita Tentang Kapal Malaysia Boleh Lalui Selat Hormuz
Dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (7/4), China bersama Rusia menolak draf resolusi tersebut. Sebanyak 11 negara anggota mendukung, sementara dua negara abstain, termasuk Pakistan yang berperan sebagai mediator antara Amerika Serikat dan Iran.
Resolusi yang diusulkan Bahrain dengan dukungan negara-negara Teluk dan Amerika Serikat telah mengalami sedikitnya lima kali revisi. Versi terbaru disebut lebih lunak karena hanya mengizinkan tindakan defensif untuk membuka jalur pelayaran, bukan operasi ofensif.
Namun demikian, China tetap menilai substansi resolusi berisiko membuka ruang legitimasi bagi aksi militer.
“Mengakhiri konflik adalah solusi mendasar untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz,” ujar Mao.
“Tindakan Dewan harus meredakan situasi, bukan memberi dasar hukum bagi operasi militer yang tidak sah.” sambung Mao.
Menurut Mao, posisi China dalam pemungutan suara bersifat objektif dan akan dinilai oleh sejarah. Ia juga mengungkapkan bahwa China dan Rusia telah mengajukan rancangan resolusi tandingan yang menitikberatkan pada deeskalasi dan dialog.
“Draf tersebut mencerminkan aspirasi komunitas internasional untuk menurunkan ketegangan dan menghormati kebebasan navigasi,” kata Mao.
Selain itu, China menilai konflik Iran turut memicu krisis energi global. Mao menegaskan penolakan negaranya terhadap sanksi sepihak yang dianggap tidak memiliki dasar hukum internasional.
“Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan global. Menjaga stabilitasnya adalah kepentingan bersama,” pungkas Mao.
