PravadaNews – Rencana impor mobil pick up secara utuh (CBU) dari India oleh PT Agrinas Pangan Nasional (Persero) sebanyak 105 ribu unit mengindikasikan ada permasalahan pada industri dalam negeri. Nilai pengadaan itu bahkan mencapai Rp24,66 triliun.
Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini mengatakan, rencana impor tersebut menandakan lemahnya kebijakan industri dalam negeri.
“Mencerminkan permasalahan kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi yang tidak sinkron karena akan melemahkan arah kebijakan industri nasional,” kata Prof Didik dalam keterangannya kepada PravadaNews, Selasa (24/2/2026).
Prof Didik mengatakan, rencana impor itu juga akan menimbulkan penurunan peran sektor industri dalam perekonomian suatu negara.
“Di tengah implementasi kebijakan industrialisasi dan kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung,” ujar Prof Didik.
Baca Juga: DPR-Kadin Tolak Rencana Impor Mobil Pick Up
Prof Didik menilai, kebijakan impor seharusnya dibahas dengan matang. Sebab, berisiko terhadap penguatan industri dalam negeri.
“Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional,” kata Prof Didik.
Prof Didik menyampaikan, kebijakan tersebut akan menimbulkan masalah makroekonomi, karena impor masif ini menekan neraca perdagangan dan sekaligus membuat neraca pembayaran tertekan terus negatif.
Indonesia sudah mengekspor otomotif ke mancanegara dalam jumlah besar, lebih setengah juta unit atau sekitar 518 ribu unit.
“Kebijakan ini melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia. Negara yang tengah berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri,” pungkas Prof Didik.
Baca Juga: Impor Mobil Pick Up Melanggar Asta Cita Presiden
Rencana impor mobil pick up melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel.
Gobel mengatakan, impor mobil secara besar-besar menggunakan dana BUMN melanggar Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
“Sama sekali tak mendukung Asta Cita, bahkan melanggar Asta Cita, karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain,” kata Gobel dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Gobel menjelaskan, setiap produk yang dibeli sama saja seperti membeli jam kerja orang tersebut dalam memproduksi suatu barang. Menurutnya, hal itu maka dari sebuah kedaulatan ekonomi sesungguhnya.
“Kita sedang membiayai rakyat sendiri atau kita sedang memberikan jajan ke rakyat negara lain?” ujar Gobel.
