PravadaNews – Kebijakan efisiensi lewat pembatasan pembelian BBM subsidi dan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari satu pekan kepada ASN dan para pegawai swasta mendapat respon beragam dari masyarakat.
Adapun kebijakan itu telah diklaim pemerintah sebagai langkah upaya strategi dalam rangka menghadapi ketidakpastian ekonomi dan krisis global imbas meletusnya konflik AS-Israel vs Iran yang berlangsung hampir dua bulan.
Kebijakan pembatasan pembelian BBM dan WFH itu dianggap positif oleh masyarakat meski ditengarai masih juga belum cukup menjadi bantalan menghadapi krisis energi dan ekonomi global.
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap anggaran negara akibat beban subsidi energi, publik juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tetap meng-gaspol program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
Pasalnya dua program itu sejauh ini dinilai dianggap cukup besar memakai anggaran APBN meski pemerintah melaksanakan kebijakan penghematan anggaran.
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN) Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun.
Adapun Jumlah alokasi anggaran itu cukup fantastis namun kondisi realisasi fakta di lapangan ditengarai justru menimbulkan permasalahan mulai dari siswa keracunan hingga dugaan mark up harga makanan.
Sementara untuk merealisasikan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tahun anggaran 2026 pihak pemerintah menetapkan Rp34,57 triliun atau 58,03% dari total Dana Desa tahun 2026 senilai Rp60,57 triliun.
Berkaitan dengan itu, Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi dan juga penerapan WFH kepada ASN serta pegawai swasta itu memang tidak terlalu berdampak besar terhadap penghematan anggaran negara.
Efriza menekankan kebijakan soal pembatasan pembelian dari BBM subsidi dan WFH dianggap hanya sekedar langkah dari solusi diatas kertas mengatasi dampak jangka pendek bukan menyelesaikan substansi dari permasalahan.
Efriza menyebut jika pemerintah serius melakukan efisiensi atau menghemat anggaran maka juga harus berani mengambil langkah menghentikan atau mengevaluasi program-program yang sejauh ini cukup besar menghabiskan dana APBN.
Salah satu contohnya, menurut Efriza yakni melakukan evaluasi mengenai realisasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang sejauh ini dianggap telah memboroskan anggaran.
Namun, Efriza melihat jika Kopdes dan MBG dilakukan penghentian maka akan dianggap mengganggu kepastian atas penerapan visi-misi Presiden Prabowo maupun agenda pembangunan.
Meski begitu, Efriza menyebut keputusan penghentian program MBG dan Kopdes dalam jangka waktu sementara dinilai jauh lebih bermanfaat untuk menghadapi arus tekanan krisis energi dan ekonomi global.
“Jadi pilihan yang lebih rasional adalah melakukan peninjauan ulang mekanisme penyaluran MBG,” ungkap Efriza kepada PravadaNews, Senin (6/4/2026).
Baca juga : MBG Bikin Sekolah Heboh soal Keracunan
“Misalnya, melakukan realokasi terkait anggaran secara selektif, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperbaiki tata kelola subsidi agar lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan program strategis tersebut,” sambung Efriza.
Di sisi lain, Efriza juga menyadari bahwa desakan mengevaluasi dan menghentikan program-program unggulan untuk menutup lonjakan subsidi dianggap pemerintah juga bukan langkah yang cukup ideal.
Pasalnya, ketidakpastian politik dan sosial yang dikemas dalam kebijakan unggulan itu ditengarai dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap konsistensi pemerintah menghadapi krisis ekonomi dari dampak krisis energi.
“Jadi memang benar, jika Kopdes dan MBG nantinya telah dilakukan penghentian maka juga akan bisa mengganggu kepastian penerapan visi-misi Presiden maupun agenda pembangunan,” ujar Efriza.
Meski begitu, menurut Efriza, keputusan pemerintah mempertahankannya tanpa evaluasi yang lebih cepat juga berimplikasi membawa risiko fiskal yang tidak kecil.
Efriza, mengatakan keputusan untuk tetap menjalankan program seperti MBG dan Kopdes di tengah krisis global berpotensi memperburuk kondisi keuangan negara.
Apalagi, lanjut Efriza pemerintah juga tampak enggan melakukan penyesuaian signifikan meski tekanan terhadap anggaran terus meningkat.
“Jika harga bahan bakar minyak tidak dinaikkan, maka pemerintah harus menambah anggaran hingga Rp 90 hingga Rp100 triliun. Di sisi lain, program seperti MBG dan Kopdes tetap berjalan tanpa evaluasi yang memadai,” beber Efriza.
Efriza menuturkan kebijakan yang dipaksakan dalam situasi krisis tersebut justru dapat menimbulkan kondisi yang tidak lagi kondusif, terutama dalam hal keberlanjutan pembiayaan negara.
Efriza menambahkan beban fiskal yang meningkat tanpa diimbangi dengan penyesuaian kebijakan berisiko memperlemah stabilitas ekonomi dalam jangka menengah ditengah ancaman ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.
“Padahal terus memaksakan kebijakan itu, ketika berhadapan dengan krisis, maka juga akan menimbulkan kontradiktif, ketika pembiayaan meningkat seperti BBM tidak naik maka pemerintah mesti menambah anggaran 90-100 Triliun, tetapi MBG dan Kopdes tidak dilakukan evaluasi,” tutup Efriza.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tidak akan memotong anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih meski saat ini tengah menghadapi tekanan krisis energi dan ekonomi global pasca konflik di Timur Tengah.
Dalam keterangannya, sosok pria yang akrab disapa Prasetyo itu menyebut pemerintah sepakat untuk tidak mengurangi anggaran program-program prioritas atau unggulan.
Sementara pemerintah juga telah merancang rencana efisiensi guna dilakukan untuk menekan defisit APBN tidak melambung di atas 3 persen.
Pernyataan itu disampaikan oleh Prasetyo usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada Selasa (17/3/2026).
“(Program prioritas) Tidak (dikurangi),” kata Prasetyo
Prasetyo mengaku berdasarkan hasil rapat, pemerintah saat ini telah menetapkan lebih memilih memangkas anggaran lain yang tidak produktif dibandingkan MBG dan Kopdes.
Adapun pos-pos anggaran yang dianggap tidak produktif tersebut meliputi perjalanan dinas ke luar negeri, upacara, seremoni, hingga rapat di kementerian/lembaga.
Prasetyo menambahkan, bahwa pihak pemerintah memutuskan untuk menunda mengalokasikan anggaran belanja yang dianggap tidak terlalu produktif dan tidak menjadi prioritas pembangunan.
“Nah, itulah yang kemudian kita nantinya akan realokasi supaya program-program yang produktif, program-program berdampak, program-program yang bisa membantu mengangkat beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan,” ucap dia.
“Kemudian belanja-belanja yang bersifat bisa kita tunda, itu juga terus diperketat,” tutup Prasetyo.
