PravadaNews – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman guna membahas penguatan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Papua Barat.
Pertemuan, itu bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dominggus melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan Papua Barat memiliki potensi sumber daya lahan yang besar untuk pengembangan berbagai komoditas, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hingga peternakan, termasuk komoditas unggulan lokal.
Baca juga: PLN IP Percepat Transisi Energi Lewat 268 Proyek Pembangkit
Namun demikian, pengembangan pertanian menghadapi sejumlah tantangan, antara lain meningkatnya kebutuhan pangan, persaingan pemanfaatan lahan, serta masuknya produk pertanian dari luar Papua Barat yang berpotensi membawa hama dan penyakit tanaman.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi yakni keterbatasan infrastruktur pertanian, pengelolaan sumber daya air, akses pembiayaan bagi petani kecil, serta dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap keberlanjutan produksi pangan.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi mengajukan dukungan kepada Kementerian Pertanian dalam bentuk kebijakan strategis, program prioritas, serta dukungan penganggaran guna memperkuat pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
“Dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta sarana pascapanen,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi dan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), penguatan sentra produksi pangan melalui bantuan benih unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.
“Penerapan mekanisasi dan teknologi tepat guna serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian turut menjadi perhatian penting dalam pengembangan sektor ini,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Barat juga menyampaikan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang digagas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan guna mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat sementara menyelesaikan pembangunan pabrik mini pakan ternak dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 kilogram per jam yang akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.
Pemerintah daerah berharap adanya dukungan Kementan dalam penyediaan bahan baku pakan ternak seperti jagung dan kedelai, penyediaan indukan ayam petelur dan pedaging, pembangunan rumah potong unggas, serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
“Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat guna mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Papua Barat,” kata Dominggus.
