PravadaNews – Pemerintah berencana untuk melakukan efisiensi anggaran salah satunya dengan memotong gaji pejabat tinggi dan anggota DPR RI.
Efisien anggaran itu bagian dari upaya pemeritnah dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari gejolak di Timur Tengah atas perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan melakukan kajian mendalam terkait rencana pemotongan gaji pejabat tinggi negara dan anggota DPR RI.
Tidak hanya menghemat anggaran, tetapi langkah tersebut diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi ekonomi global yang tidak menentu akibat perang. “(Opsi itu) sedang kita detailkan kajiannya,” ujar Prasetyo, Selasa (17/3/2026).
DPR Setuju Efisiensi Anggaran
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani mendukung rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.
Lalu Hadrian menilai efisiensi anggaran merupakan langkah yang tepat dan rasional guna menjaga stabilitas fiskal negara.
Lalu menekankan, pemerintah perlu ambil langkah antisipatif untuk memastikan ruang fiskal tetap terjaga. Sehingga, berbagai program prioritas nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
“Dalam situasi tekanan ekonomi global seperti saat ini, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal dan memastikan defisit APBN tetap terkendali,” ujar Lalu kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).
Baca Juga: Pemerintah Rencana Potong Gaji Menteri-DPR
Lalu mengingatkan agar kebijakan efisiensi tersebut dilakukan secara cermat, terukur, dan selektif, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor strategis, terutama sektor pendidikan.
Anggaran pendidikan, kata Lalu, tidak seharusnya menjadi sasaran pemangkasan karena memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Lalu mengatakan, pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa.
“Jika anggaran pendidikan dipangkas, maka dampaknya akan langsung dirasakan dalam proses pembelajaran, mulai dari keterbatasan fasilitas, berkurangnya program peningkatan kompetensi guru, hingga terganggunya berbagai program strategis pendidikan,” kata Lalu.
Lalu mengatakan, pengurangan anggaran pendidikan dapat berimplikasi pada menurunnya kualitas layanan pendidikan di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan sarana prasarana.
Kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah. Lalu menekankan pentingnya menjaga amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal tetap berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Lalu Hadrian menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI akan segera melakukan pembahasan secara intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh rencana efisiensi anggaran, sekaligus memastikan bahwa sektor pendidikan tidak terdampak secara signifikan.
“Komisi X akan mendalami rencana efisiensi ini bersama mitra kerja kami. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pendidikan dan tetap menjamin keberlanjutan berbagai program pendidikan,” pungkas Lalu.
