PravadaNews– Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mitigasi konflik agraria untuk menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat kepastian investasi di Sumatera Selatan.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan strategis antara Polda Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (24/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan sertifikasi serta penertiban administrasi aset negara sebagai langkah pencegahan potensi sengketa lahan yang dapat berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Baca juga: Polda Jatim Bongkar Dua Kasus, 33 Kg Sabu Disita
Sandi menekankan persoalan agraria tidak dapat dipandang semata sebagai urusan administratif, melainkan isu strategis yang beririsan langsung dengan stabilitas sosial dan keberlangsungan pembangunan daerah.
“Konflik pertanahan yang tidak tertangani secara sistematis dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu kamtibmas. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan secara terukur, berbasis data, dan berkelanjutan,” kata Sandi.
Menurut Sandi, Sumatera Selatan merupakan wilayah strategis investasi, mulai dari sektor perkebunan, energi, hingga infrastruktur. Karena itu, kata Sandi, kepastian hukum pertanahan menjadi prasyarat agar pembangunan tidak terhambat sengketa lahan.
Baca juga: Kapolri Perintahkan Tes Urine Serentak Seluruh Anggota Polri
Sandi menuturkan, legalitas tanah yang jelas tidak hanya melindungi aset negara, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Menurut Sandi, tanpa administrasi pertanahan yang tertib, potensi konflik dinilai akan meningkat dan berdampak pada iklim investasi.
Sebagai tindak lanjut, Sandi berujar, Polda Sumsel dan BPN Sumsel sepakat memperkuat koordinasi teknis melalui percepatan pendataan, verifikasi dokumen, serta sertifikasi aset yang belum terdokumentasi secara lengkap.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Nandang Mu’min Wijaya mengatakan penguatan sinergi dengan BPN merupakan bagian dari strategi preventif Polri menjaga stabilitas daerah.
“Bapak Kapolda menempatkan penanganan konflik agraria sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kepastian hukum lahan memberikan rasa tenang bagi pelaku usaha untuk berinvestasi,” ujar Nandang.
Adapun Kepala Kanwil BPN Sumsel Rahmat menyatakan komitmen lembaganya mendukung langkah kolaboratif tersebut melalui verifikasi dokumen dan validasi lapangan secara menyeluruh guna mencegah tumpang tindih kepemilikan yang kerap menjadi akar konflik agraria.
Ke depan, kata Rahmat, Polda Sumsel dan Kanwil BPN Sumsel akan menggelar konsolidasi teknis bersama jajaran Kapolres dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sumatera Selatan untuk mempercepat penyelesaian kendala administrasi di lapangan.
“Sinergi ini diharapkan memperkuat tata kelola pertanahan sekaligus menjaga Sumatera Selatan tetap kondusif dan ramah investasi,” tandas Rahmat.
