PravadaNews – Kebijakan pengadaan mobil pickup melalui jalur impor dalam program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dinilai telah menutup peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal.
Menurut Said, kebutuhan sebanyak 160.000 unit kendaraan seharusnya dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri sekaligus menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang besar. Namun, keputusan mengimpor kendaraan tersebut justru dinilai menguntungkan pihak luar.
“Harusnya bisa menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja. Peluang itu hilang, malah membesarkan tenaga kerja India, walaupun harganya mungkin lebih rendah,” kata Said, dikutip Selasa (7/4/2026).
Baca juga: Tekanan bagi Pelaku Industri
Lebih jauh, Said mengingatkan bahwa jika kebijakan serupa terus diterapkan, industri dalam negeri akan kehilangan pesanan produksi. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada keberlangsungan pekerja, khususnya mereka yang berstatus karyawan kontrak.
“Kalau order berkurang, otomatis karyawan kontraknya di-PHK. Tidak diperpanjang kontraknya. Kalau ada mobil impor dari India tadi dikerjakan di Indonesia, akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru,” ujar Said.
Selain faktor kebijakan domestik, Said juga menyoroti dampak dari eskalasi perang di Timur Tengah yang turut membebani pengusaha. Konflik antara Iran dengan sekutu Israel dan Amerika Serikat membuat harga energi global melonjak. Meskipun harga BBM untuk masyarakat umum dikendalikan, harga energi untuk keperluan industri terus naik dan menekan biaya produksi.
“Oleh karena itu, panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada production cost atau biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, turbin-turbin, listrik dan biaya-biaya energi lainnya bagi pengusaha. Yang berujung pada pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa menaikkan harga penjualan daripada produk yang mereka produksi,” sebut Said.
Gabungan dari kedua faktor tersebut membuat Said memprediksi akan terjadinya gelombang PHK besar-besaran dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Ia mengaku telah menerima sinyal mengenai hal tersebut dari kalangan pengusaha.
“Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut,” tambah Said.
