PravadaNews– Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai persoalan perizinan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam penyelesaian backlog perumahan nasional. Ia menegaskan, tanpa kolaborasi lintas sektor, upaya mengejar kebutuhan hunian layak akan sulit tercapai.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang Rumah Susun di Jakarta, dikutip Kamis (19/3/2026).
Dalam forum tersebut, Tito menekankan kompleksitas persoalan perumahan di Indonesia yang tidak bisa ditangani oleh satu kementerian saja.
“Permasalahan kita adalah masalah perizinan,” kata Tito.
Baca juga : Menko Polkam Cek Layanan Mudik di Pelabuhan-Bandara Soetta
Tito menyebut, besarnya kebutuhan hunian di Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia membuat tantangan sektor perumahan menjadi sangat berat dan beragam.
“Ini tugas enggak main-main. Ini Indonesia negara nomor empat terbesar di dunia. Dan persoalannya beragam banget,” ujar Tito.
Tito juga menyinggung pentingnya dukungan lintas kementerian, termasuk terhadap Kementerian PKP yang dipimpin Maruarar Sirait. Menurut dia, tanpa dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, backlog perumahan tidak akan bisa diselesaikan.
“Kementerian PKP kerja sendiri aja, enggak akan bisa diselesaikan,” ucap Tito.
Lebih jauh, Tito mengaitkan kebijakan perumahan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk papan.
“Beliau menginginkan adanya keadilan… perumahan itu hal yang mendasar,” tutur Tito.
Sebagai langkah konkret, lanjut Tito, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mempercepat pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Tito memastikan Kementerian Dalam Negeri akan terus mendukung percepatan program perumahan melalui koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah.
“Semua akan mendukung. Apa pun program beliau yang positif, pasti mendukung,” pungkas Tito.
