PravadaNews – Pemerintah kembali membuka skema efisiensi anggaran di tengah dinamika dan kondisi situasi geopolitik di Timur Tengah.
Rencana efisiensi anggaran yang akan dilakukan pemerintah dengan memotong gaji pejabat tinggi negara seperti menteri, wakil menteri, kepala badan, dan wakil kepala badan, serta anggota DPR.
Wacana ini pertama kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari langkah upaya untuk menekan defisit anggaran. Langkah itu juga sebagai upaya negara dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari gejolak di Timur Tengah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah saat ini sudah mulai melakukan pendalaman mengenai rencana efisiensi anggaran.
Prasetyo menyebutkan, langkah itu harus dilakukan dalam rangka mencegah dampak dari situasi global imbas perang Amerika Serikat-Israel dan Iran. “(Opsi itu) sedang kita detailkan kajiannya,” ujar Prasetyo, Selasa (17/3/2026).
Langkah ini dilakukan, kata Prasetyo, bukan karena Indonesia memasuki fase krisis, ,melainkan sebagai bentuk antisipasi dari dampak gangguan pasokan energi imbas konflik di Timur Tengah.
Saat ini, lanjut Prasetyo, pemerintah sedang berupaya untuk membangun ketahanan fiskal sebelum dampak konflik di Timur Tengah dirasakan.
Di sektor energi, situasi masih relatif terkendali. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang sempat memicu kekhawatiran global belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Baca Juga: Kemarau Bikin Galau Petani
“Meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM, kita tidak perlu khawatir, karena itu stok aman,” ujar Prasetyo.
Stok nasional, kata Prasetyo, masih dalam batas aman untuk 21 hingga 25 hari ke depan. Namun, Prasetyo menekankan bahwa angka tersebut kerap disalahpahami publik.
Cadangan itu bukan berarti persediaan akan habis setelah periode tersebut, melainkan siklus pengisian ulang dalam sistem penyimpanan energi nasional.
“Yang kemudian disampaikan juga Menteri ESDM, Dirut Pertamina, stok cadangan kita, sekian hari itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya, itu kan mekanisme yang storage ya, penyimpanan yang begitu kosong itu diisi lagi, begitu kosong diisi,” ungkapnya.
Meski pasokan terjaga, pemerintah tidak ingin bergantung pada stabilitas yang rapuh. Selain wacana pemotongan gaji pejabat, strategi lain yang tengah difinalisasi adalah pengurangan konsumsi BBM secara sistemik.
Pemerintah mendorong peralihan ke transportasi publik, sekaligus membatasi penggunaan kendaraan dinas. Upaya ini tidak hanya bertujuan menghemat energi, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya negara.
“Banyak yang bisa dilakukan—migrasi ke transportasi publik, membatasi kendaraan pelat merah. Hal-hal seperti itu sedang kita finalkan,” kata Prasetyo.
Dalam lanskap global yang kian tidak menentu, kebijakan ini dapat dibaca sebagai upaya pemerintah untuk menunjukkan disiplin fiskal sekaligus solidaritas simbolik dari para elite negara.
Pertanyaannya kini bukan hanya apakah langkah tersebut akan efektif, tetapi juga sejauh mana publik akan melihatnya sebagai bentuk kepemimpinan di masa penuh ketidakpastian.
“Kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, pelat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” pungkas Prasetyo.
