PravadaNews – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tengah mengkaji penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai langkah strategis untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah daerah menekan beban pengeluaran operasional sekaligus merespons dinamika kenaikan harga energi global yang berdampak pada anggaran daerah.
Selain berpotensi mengurangi konsumsi BBM dari mobilitas pegawai, skema WFH tersebut juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mendukung pola kerja yang lebih fleksibel di lingkungan birokrasi.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tohar menyampaikan, akan melakukan kajian menyeluruh agar kebijakan ini tetap menjaga kualitas pelayanan publik, sembari memastikan efektivitas penghematan energi dapat tercapai secara optimal.
Baca juga: Kemenkeu Sebut WFH Jumat Solusi Krisis Energi
“Pemerintah kabupaten sedang melakukan kajian menerapkan satu hari WFH pegawai dalam satu pekan,” ujar Tohar, Sabtu (28/3/2026).
Seperti diketahui, dalam sidang kabinet paripurna dua pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto mengutarakan keinginannya berhemat untuk menghadapi potensi krisis akibat perang di Asia Barat. Ia pun memberi contoh negara lain yang sudah berhemat. Salah satunya Pakistan, yang disebut berhemat karena menganggap krisis global ini setara pandemi Covid-19.
Selain Prabowo, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Indra Iskandar juga menyatakan telah merumuskan sejumlah langkah strategis untuk menghemat energi atau mengencangkan ikat pinggang energi sebagai respons atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang berdampak pada beban anggaran negara.
Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen lembaga legislatif dalam mendukung efisiensi penggunaan energi sekaligus memberikan contoh pengelolaan sumber daya yang lebih bijak di lingkungan pemerintahan.
Menurut Indra, terdapat tiga fokus utama penghematan yang akan diterapkan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, yakni pembatasan penggunaan BBM untuk kendaraan operasional, pengaturan konsumsi listrik di seluruh gedung DPR, serta pengetatan aturan perjalanan dinas bagi pegawai.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan pemborosan energi sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran di tengah dinamika global yang memicu kenaikan harga energi.
