PravadaNews – Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin mengingatkan pemerintah agar memastikan kejelasan Ikhwal mandat dan perlindungan personel menyusul rencana pengiriman prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina dalam misi perdamaian.
“Selama mandatnya tegas, fokus pada perlindungan sipil dan kemanusiaan, serta tidak bergeser ke operasi militer, saya melihat ini sebagai langkah yang konstruktif,” kata Nurul di Jakarta, pada Selasa (24/2/2026).
Rencana pengiriman personel TNI ke Gaza mengemuka di tengah situasi konflik yang belum stabil. Nurul menilai, partisipasi TNI pada misi perdamaian dapat memberikan manfaat peningkatan kapasitas prajurit, terutama dalam operasi nontempur di wilayah konflik.
Nurul mengatakan, pengalaman di lapangan akan memperkaya kemampuan koordinasi multinasional dan penanganan krisis kemanusiaan. Menurut Nurul, tantangan keamanan global ke depan tidak hanya selalu berbentuk perang konvensional.
“Banyak situasi yang membutuhkan kehadiran pasukan untuk menjaga stabilitas tanpa terlibat dalam operasi tempur,” ujarnya.
Baca Juga: Perkuat Daya Beli Lewat Stimulus Ekonomi
Meski begitu, Nurul menekankan keterlibatan Indonesia harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, yakni turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Stabilitas keamanan, kata dia, menjadi prasyarat bagi proses rekonstruksi dan pemulihan sosial di Gaza. Tanpa jaminan keamanan, distribusi bantuan kemanusiaan serta pembangunan kembali infrastruktur akan sulit berjalan optimal.
Nurul menilai, partisipasi dalam misi tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia di forum internasional sebagai negara yang aktif menjaga perdamaian dunia. Rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian, menurut dia, menjadi modal diplomatik sekaligus profesional.
“Ketika ada ruang untuk berkontribusi secara langsung dalam menjaga stabilitas dan membantu masyarakat sipil, itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita,” pungkas Nurul.
