PravadaNews – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memperingatkan situasi keamanan global kian rapuh di tengah melemahnya komitmen pelucutan senjata dan meningkatnya ketegangan antarnegara.
Hal itu Sugiono sampaikan dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026).
Dalam forum Dewan HAM PBB itu, Sugiono menegaskan Indonesia tetap berpegang pada pelucutan senjata multilateral sebagai fondasi perdamaian dunia.
“Kami percaya komitmen ini bukanlah idealisme. Ini adalah keniscayaan,” kata Sugiono dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Selasa, (24/2/2026).
Sugiono menggambarkan kondisi global saat ini lebih berbahaya, tidak pasti, dan terpolarisasi dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Sekjen Partai Gerindra tersebut, banyak negara kini cenderung mengambil pendekatan defensif yang memperbesar risiko konflik terbuka.
Baca Juga: Komandan Iran Tepis Pengerahan Kepal Perang AS di Asia Barat
Sugiono juga menilai hukum internasional dan lembaga multilateral menghadapi tekanan serius. Ia menyebut upaya pelucutan senjata dunia tidak hanya mengalami stagnasi, tetapi juga kemunduran.
“Lebih dari 12.000 hulu ledak masih ada. Program modernisasi meningkat, persenjataan diperluas, dan retorika nuklir semakin sering serta mengkhawatirkan,” ujar Sugiono.
Sugiono secara khusus menyoroti berakhirnya New Strategic Arms Reduction Treaty (New START), perjanjian terakhir pembatasan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia.
Menurut Sugiono, berakhirnya perjanjian itu menjadi perkembangan yang mengkhawatirkan dalam arsitektur keamanan global.
“Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tidak ada batasan yang disepakati atas kekuatan nuklir strategis mereka,” kata Sugiono.
Selain isu nuklir, Sugiono mengingatkan bahwa perkembangan teknologi baru turut memperbesar potensi eskalasi.
Sugiono menyebut kemajuan kecerdasan buatan, kemampuan siber, dan pemanfaatan ruang angkasa menghadirkan risiko tambahan tanpa kerangka pengaman yang jelas.
