PravadaNews – Eskalasi di Timur Tengah terus meningkat. Terbaru, Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan ke wilayah Iran. Mereka menargetkan depot penyimpanan minyak dan kilang di Teheran.
Tidak hanya itu, eskalasi yang terjadi juga berdampak pada penerbangan dunia. Sejumlah negara di Timur Tengah menutup wilayah udaranya. Selain itu, Iran menerapkan kebijakan untuk menutup Selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan jalur vital di dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Samudera Hindia. Lebih dari 20 persen konsumsi minyak global dan sebagian besar LNG melewati jalur sempit tersebut.
Penutupan Selat Hormuz secara otomatis akan menghambat pengiriman minyak dunia ke sejumlah negara dan akan memicu lonjakan Harga energi global.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Hakam Naja menilai, Indonesia harus waspada dengan penutupan Selat Hormuz. Saat ini harga minyak terus alami lonjakan menjadi 92 dolar AS per barel. Harganya tertinggi sejak 2020 lalu.
Baca juga: China: Perang di Timur Tengah Seharusnya Tak Terjadi | Pravada News
“Padahal, dalam asumsi makro APBN 2026 Harga minyak pada kisaran 70 dolar AS per barel,” kata Hakam dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).
Hakam menjelaskan, kenaikan 1 dolar AS per barel minyak akan menaikkan defisit sebesar Rp6,8 triliun. “Kenaikan harga minyak pada angka mendekati 100 dolar AS per barel ini bisa mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4 persen, melampaui angka 3 persen yang dipatok oleh Undang-Undang (UU) Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” jelas Hakam.
Oleh karena itu, Indef memberikan sejumlah langkah bagi pemerintah dalam menghadapi gejolak perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran berkepanjangan. Menurut Hakam, harga minyak akan melonjak signifikan. “Harga minyak malah mungkin bisa melampaui $100 per barel,” kata Hakam.
Adapun langkah yang perlu dilakukan Indonesia yakni pertama, melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan. Belanja negara hanya untuk keperluan hajar hidup orang banyak.
“Belanja difokuskan untuk pelayanan dasar spt pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, pelayanan publik,” kata Hakam.
Kedua, pengurangan konsumsi minyak dengan lebih gencar lagi. Program konversi energi dari minyak ke energi baru dan terbarukan. Seperti energi matahari (PLTS) termasuk untuk industri dan perumahan, air (PLTA), angin (PLTB) sebagai pengganti PLTD (diesel).
“Pemanfaatan dan produksi kendaraan listrik (sepeda motor dan mobil termasuk utk transportasi publik) lebih banyak diberi insentif dan fasilitas pendukungnya (pajak, tempat pengisian listrik SPKLU),” jelas Hakam.
Ketiga, stimulus ekonomi mesti digencarkan agar ekonomi tidak terpuruk dengan program deregulasi, aturan-aturan yang menghambat perkembangan ekonomi dipangkas.
“Begitu juga perlu debirokratisasi, birokrasi yang berbelit sehingga menyulitkan dunia usaha disederhanakan. Ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi khususnya UMKM dengan insentif yang tepat bisa bangkit di tengah ketidakpastian global,” kata Hakam.
“Kita perkuat ekonomi domestik. Ingat dalam setiap krisis ada peluang untuk bangkit dan berkembang,” sambung Hakam.
Keempat, pembatalan perjanjian dagang RI-AS atau agreement on reciprocal trade (ART). Menurut Hakam, pembatalan tersebut bisa melalui jalur pengajuan resmi dari pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat dengan alasan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 20 Februari 2020.
Dimana putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif Presiden Donald Trump. “Padahal, kebijakan tarif Trump ini yang menjadi dasar hukum dalam perundingan dan kesepakatan ART. Pemberlakuan ART akan sangat memberatkan fiskal RI yang juga mesti mengatasi lonjakan harga minyak global,” ujar Hakam.
Jika ingin dilakukan perjanjian baru antara Indonesia dan Amerika Serikat harus dimulai dari awal lagi. Posisi Indonesia harus berbeda dengan tim negosiasi baru yang lebih Tangguh.
“Bisa duduk dan berdiri sejajar serta setara dalam nego juga tidak bisa didikte oleh tim nego AS,” kata Hakam.
Tim nego baru Indonesia mendapatkan mandat untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan negara dengan prinsip kesetaraan sebagai negara berdaulat. “Tim nego RI mengedepankan win-win solutions, saling menguntungkan dan tidak ada ketimpangan dalam setiap aspek perjanjian,” pungkas Hakam. (Akbar)
