PravadaNews – Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengoreksi sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan pejabat negara atau penghapusan dana pensiun mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tand...
PravadaNews – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang mengabulkan penghapusan hak pensiun anggota DPR. Adapun MK dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan permohonan uji materi Undan...
PravadaNews – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan pihaknya menghormati dan bakal mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal hak keuangan pejabat. Doli menilai putusan itu bagus sekali, karena mengharuskan adanya penyesuaian terhadap berbagai pe...
PravadaNews – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan permohonan uji materi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak uang pensiun pejabat negara dan anggota DPR RI telah mendapat respon dari parlemen. Adapun putusan MK mengenai uji materi aturan itu...
PravadaNews – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan lama Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota lembaga tinggi negara termasuk skema uang pensiun anggota DPR bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat. Dalam putusan...
PravadaNews – Anggota DPR RI Komisi XI Eric Hermawan menilai, gagasan menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cabang kekuasaan negara keempat seperti yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie perlu dikaji secara mendalam. Pengkajian itu harus dilakuka...
PravadaNews – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengaku bakal mempelajari lebih lanjut terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah bunyi frasa pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun bunyi pasal perintangan yang dimaksud yaitu Pasal ...
PravadaNews. – Koalisi Pelindung Ibadah dan Ekosistem Umrah Haji menggugat ketentuan umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi itu te...
