PravadaNews – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau kepada seluruh jemaah umrah Indonesia untuk menunda keberangkatan kerana eskalasi di Timur Tengah semakin memanas.
“Memang sementara ini kita terkait dengan keberangkatan umrah masih dalam peraturan mengimbau untuk menunda keberangkatan,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (11/3/2026).
Tentunya, penundaan keberangkatan umrah akan berimplikasi terhadap aktivitas perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel.
“Karena untuk sementara travel tidak bisa memberangkatkan jemaah,” kata pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi kepada PravadaNews, Kamis (12/3/2026).
Yusfitriadi menilai, penundaan tidak berpengaruh signifikan terhadap material PPIU. Bahkan, PPIU dapat memberangkatkan jemaah umrah lebih banyak ketika eskalasi di Timur Tengah mereda.
Baca Juga: Imbauan Tunda Umrah Jangan Bikin Gaduh
“Sangat mungkin akan memberangkatkan sekaligus dengan jumlah jemaah yang banyak, jika kondisi kawasan Timur Tengah sudah bisa dipastikan keamanannya,” kata Yusfitriadi.
Selain itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan kondisi di Timur Tengah dalam keadaan aman.
“Pemerintah juga harus memastikan kepada Arab Saudi terkait keamanan tersebut. Sehingga, perspektif keamanan dan kenyamanan harus dipahami bersama,” imbuh Yusfitriadi.
Yusfitriadi berkata, Indonesia perlu melihat negara-negara tetangga dalam menyikapi situasi di Timur Tengah.
“Indonesia harus juga melihat, bagaimana kebijakan negara lain, minimal yang satu rumpun di Asia dalam merespons perang kawasan Timur Tengah hubungannya dengan keberangkatan jemaah umrah, ” pungkas Yusfitriadi.
