PravadaNews – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberantas jaringan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal yang selama ini memberangkatkan tenaga kerja secara nonprosedural ke luar negeri. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin mengatakan, pemerintah saat ini memfokuskan perhatian pada pemberantasan sindikat penempatan pekerja migran ilegal yang dinilai merugikan dan membahayakan masyarakat.
“Upaya ini dalam rangka kita berjuang memberantas sindikat-sindikat ilegal penempatan pekerja migran yang non-prosedural,” ujar Mukhtarudin dikutip Selasa (19/5/2026).
Menurut Mukhtarudin, praktik penempatan pekerja migran secara ilegal telah menimbulkan banyak persoalan, mulai dari eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang. Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menutup ruang gerak para pelaku.
Kementerian P2MI, lanjut Mukhtarudin, juga berkomitmen membenahi berbagai persoalan tata kelola penempatan pekerja migran melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya.
“Masalah ini harus kami benahi, harus pemerintah benahi, dan kita bersepakat dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi itu,” kata Mukhtarudin.
Mukhtarudin menambahkan, penguatan pengawasan terhadap proses perekrutan dan penempatan pekerja migran menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban sindikat ilegal. Selain itu, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar menggunakan jalur resmi saat hendak bekerja ke luar negeri.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sangat fokus terhadap perlindungan tenaga kerja, khususnya yang bekerja di luar negeri. Kini, pemerintah lebih memprioritaskan peningkatan kompetensi bagi para pekerja migran tersebut.
“Penekanan dari beliau (Presiden Prabowo) tidak serta-merta kita memberangkatkan tenaga kerja begitu saja, tetapi betul-betul harus disiapkan dengan kemampuannya,” jelas Dudung.
“Sehingga betul-betul nanti di daerah atau negara yang nanti akan dituju, ini mempunyai kualitas dan bisa membanggakan uh bangsa dan negara,” tambah Dudung.
Dengan begitu, pemerintah berharap langkah pemberantasan sindikat pekerja migran ilegal dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sekaligus menekan kasus eksploitasi terhadap pekerja migran.
