PravadaNews – Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini, angkat bicara perihal rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas atau war room deregulasi dan reformasi birokrasi.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Didik itu menilai gagasan satgas itu muncul dari refleksi atas latarbelakang kondisi pemerintah saat ini soal lemahnya institusi dan birokrasi yang selama ini menghambat aktivitas dunia usaha.
Didik menekankan, poin persoalan perizinan investasi dan supremasi hukum masih menjadi keluhan utama pelaku usaha di Indonesia.
“Masalah institusi yang lemah dikritik sendiri oleh Presiden Prabowo, terutama terhadap birokrasi yang menghambat banyak pelaku usaha,” kata Didik kepada PravadaNews, pada Selasa (19/5/2026).
Didik menilai, proses perizinan untuk investasi di Indonesia kerap memakan waktu sangat lama dan energi yang cukup besar.
Didik mengatakan, untuk memulai investasi di Indonesia, para pelaku usaha harus menunggu izin hingga satu sampai dua tahun.
Padahal, kata Didik, di sejumlah negara lain proses serupa dapat diselesaikan jauh lebih cepat, bahkan hanya dalam waktu sekitar dua minggu.
“Sementara itu di negara lain proses investasi serupa bahkan dapat diselesaikan hanya dalam hitungan dua minggu,” ujar Didik.
Oleh karena itu Didik menegaskan, reformasi birokrasi dan deregulasi harus menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia.
Didik menambahkan, tanpa adanya pembenahan institusi dan proses penyederhanaan aturan, Indonesia dinilai akan sulit bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik investor.
“Sampai sekarang investasi asing enggan masuk ke Indonesia dan secara relatif jika dibandingkan dengan negara lain Indonesia kalah telak,” pungkas Didik.
Sebagai informasi, rencana pemerintah membentuk Satuan Tugas Deregulasi disambut positif kalangan pelaku usaha.
Namun, para pengusaha juga turut mengingatkan soal pembentukan satgas itu tak akan banyak berarti tanpa ada keberanian pemerintah untuk membenahi persoalan klasik terkait regulasi yang berubah-ubah dan implementasi kebijakan yang kerap mandek di lapangan.
Menyikapi hal itu ,Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia, Danang Girindrawardana, menilai pemerintah sejauh ini sebenarnya telah berulang kali meluncurkan kebijakan untuk memperbaiki iklim usaha, mulai dari omnibus law hingga berbagai paket kebijakan ekonomi.
Namun, sederet kebijakan itu juga dianggap belum mampu memberi kepastian kontribusi nyata yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha.
Menurut Danang, permasalahan utamanya bukan lagi menyangkut kekurangan aturan, melainkan soal lemahnya pelaksanaan.
Aturan turunan yang lambat terbit, ditambah perubahan kebijakan yang kerap kali terjadi, membuat pelaku usaha di Indonesia sulit menyusun perencanaan bisnis jangka panjang.
“Saya melihat rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk satgas deregulasi ini krusial, harus segera dilakukan,” kata Danang.
Di sisi lain, Danan turut menyoroti fenomena dilapangan soal adanya gejala melemahnya industri sektor manufaktur yang dianggap bakal berdampak menjadi alarm serius bagi perekonomian nasional.
Contohnya, pada masa Orde Baru, kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) sempat menembus lebih dari 30 persen. Adapun kini, pada 2025, kontribusinya tinggal 19,07 persen.
Sementara itu, menurut Danang, merosotnya peran manufaktur di Indonesia tidak terjadi begitu saja jika melihat dari pengalaman di masa order baru.
Danang menilai salah satu faktor yang selama ini dianggap cukup mempengaruhi yakni Indonesia dinilai kehilangan arah kebijakan ekonomi jangka panjang yang konsisten.
Setiap pergantian pemerintahan, kata Danang, hampir selalu diikuti perubahan prioritas dan kebijakan baru yang membuat dunia usaha kembali menyesuaikan diri dari awal.
Danang menambahkan, akibatnya fenomena perubahan kebijakan setiap pergantian pemerintahan itu telah mempengaruhi ekonomi dan peluang investasi bagi para pelaku usaha.
“Masalah utamanya, kita tidak memiliki lagi roadmap GBHEN (Garis Besar Haluan Ekonomi Negara). Setiap rezim pemerintahan cenderung bersikap populis dan gonta-ganti kebijakan,” tutup Danang.
