PravadaNews – Memiliki rumah masih menjadi target banyak generasi muda atau Gen Z, tapi tingginya kebutuhan hidup membuat sebagian harus menimbang ulang kemampuan sebelum mengambil keputusan membeli hunian.
Tekanan terhadap akses kepemilikan rumah terlihat dari Bank Indonesia (BI) yang mencatat Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan I 2026 tumbuh 0,62% secara tahunan, sementara penjualan properti residensial primer turun 25,67% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Situasi itu membuat hunian sewa, termasuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa), menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang belum siap mengambil komitmen kepemilikan rumah dalam jangka panjang.
Kepala Unit Pengelola Rumah Susun V, Muhammad Ali mengatakan, kemampuan membeli rumah berbeda pada setiap orang karena dipengaruhi fase kehidupan dan prioritas ekonomi masing-masing.
“Memilih rusun sewa itu sebenarnya bukan bentuk kegagalan memiliki. Ini hanya sebuah pilihan, pilihannya lebih rasional,” ucap Ali saat ditemui di Taman Literasi Blok M, Jakarta, dikutip Kamis (27/8/2026).
Menurut Ali, keputusan memilih rusunawa perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial agar kebutuhan tempat tinggal tetap terpenuhi tanpa mengganggu kebutuhan lain.
Perlu diketahi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan rusunawa sebagai alternatif hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Data Satu Data Jakarta mencatat terdapat 32.728 unit rusun sederhana yang tersebar di 43 lokasi.
Penyediaan rusunawa tersebut juga diarahkan agar tepat sasaran melalui sejumlah persyaratan, seperti status kependudukan, batas penghasilan, serta belum memiliki rumah.
Rusunawa, jelasnya, tidak hanya menjadi tempat tinggal sementara, tapi bagian dari tahapan hunian atau housing career sebelum masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli rumah.
Konsep ini membuat pilihan hunian tidak selalu berhenti pada kepemilikan, melainkan mengikuti perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Subbidang Regulasi dan Peran Masyarakat Mukti Adriyanti menilai, kebutuhan hunian harus disesuaikan dengan kemampuan karena setiap kelompok masyarakat memiliki kondisi finansial berbeda.
“Tidak ada satu solusi yang berlaku untuk semua orang. Harus disesuaikan dengan kemampuan,” ujar Mukti dalam kesempatan yang sama.
Masyarakat yang baru memasuki dunia kerja, membangun keluarga, hingga memiliki stabilitas pendapatan, baginya, akan menghadapi kebutuhan hunian yang berbeda.
Selain harga rumah, Mukti menegaskan keterjangkauan hunian juga perlu memperhitungkan biaya lain seperti transportasi dan waktu perjalanan.
“Affordable housing bukan hanya rumahnya murah, tetapi jangan sampai menjadi costly karena biaya transportasi,” tutur Mukti.
Karena itu, pengembangan hunian vertikal dan kawasan yang terhubung dengan transportasi publik menjadi salah satu upaya menghadirkan hunian yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.
