PravadaNews – Kelangkaan beras premium di pasar ritel membuat pemerintah harus putar otak mencari jalan keluarnya. Pemerintah nampaknya mempercayakan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Perusahaan plat merah itu diminta untuk menyalurkan beras premium ke ritel.
Direktur Utama (Dirut) Bulog, Ahmad Rizal mengatakan, pihaknya sampai saat ini sudah menyalurkan sekitar 60.000 ton beras premium ke ritel di sejumlah wilayah Indonesia. Targetnya, Bulog dapat menyalurkan beras premium ke ritel sebanyak 110.000 ton. Jumlah tersebut merupakan target yang harus disalurkan selama September 2026.
Bahkan, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memerintahkan Dirut Bulog menambah penyaluran beras premium menjadi 300.000 ton ke pasar-pasar. Jumlah tersebut ditarget dapat tersalurkan hingga akhir tahun, Desember 2026.
“Perintah pimpinan untuk menyalurkan 300.000 ton segera, nah itu kami sedang kejar. Nah sekarang lebih kurang sudah hampir sekitar 60.000 ton kami sudah gelontorkan ke pasar dari Sabang sampai Merauke,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Ahmad Rizal menyebut, sekitar 60.000 ton beras premium tersebut telah disalurkan dalam waktu kurang lebih dua pekan. Maka dari itu, untuk mengejar target tersebut, Bulog melibatkan sekitar 868 penggilingan padi yang dinilai mampu memproduksi beras premium.
Adapun, kata Ahmad Rizal, penggilingan yang dilibatkan tidak hanya berasal dari perusahaan besar, tetapi juga penggilingan kecil dan menengah yang memiliki kemampuan memproduksi beras premium. “Bukan penggilingan-penggilingan besar kayak Wilmar saja, Topi Koki, dan lain sebagainya, bukan,” jelas Ahmad Rizal.
Lebih lanjut, Ahmad Rizal mengatakan, 60.000 ton beras premium tersebut sudah disalurkan melalui ritel modern. Bahkan, pihaknya telah melakukan pengecekan ketersediaan beras di sejumlah ritel, termasuk Alfamart dan Indomaret.
Adapun, beras premium yang diproduksi Bulog merupakan beras komersial dan bukan berasal dari beras PSO atau beras subsidi pemerintah.
“Jadi teman-teman, yang namanya beras premium itu tidak ada subsidi ya. Jadi beras premium itu yang dibuat Bulog adalah beras komersialnya Bulog. Jadi Bulog belinya bukan pakai beras PSO, tapi kita beli gabah, gabah hasil komersial,” kata Ahmad Rizal.
Ahmad Rizal juga mengklaim bahwa beras premium yang disalurkan Bulog sudah melalui uji laboratorium sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Namun, dirinya tidak menjelaskan secara rinci di mana lokasi laboratorium tersebut.
“Ya pasti dong. Namanya jualan pasti ada. Kita sampai buat yang namanya di belakang nih ada tempat laporan, namanya “Bella”. Nanti ada nomor handphone-nya tuh di belakangnya,” kata Ahmad Rizal.
Di sisi lain, data terkait kebutuhan beras premium secara nasional belum dirilis oleh pemerintah. Hal itu pun dibenarkan Pengamat Pertanian dan Pangan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori.
Khudori mengatakan pemerintah belum memiliki data resmi yang memisahkan kebutuhan beras premium dan medium. “Sayangnya kita sampai sekarang belum ada data resmi. Data resmi maksudnya yang diproduksi oleh lembaga resmi seperti BPS, berapa porsi beras medium dan berapa porsi beras premium. Belum ada sampai sekarang,” tutur Khudori saat dihubungi, Minggu (27/9/2026).
Menurutnya, sejumlah penelitian sebelumnya memang telah mencoba memperkirakan komposisi konsumsi beras berdasarkan kelas mutu, tapi hasil itu masih berupa perkiraan dan belum menjadi data resmi pemerintah. “Kalau ditanya data ofisial dari lembaga resmi, belum ada,” ujar Pengamat pangan tersebut.
