PravadaNews – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Desakan ini menyusul catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla selama Agustus hingga 21 September 2026.
Dari total kasus tersebut, sebanyak 40.363 dialami balita. Data ini menjadi perhatian karena paparan kabut asap yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Tujuh provinsi yang menjadi prioritas penanganan meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Yahya meminta pemerintah memastikan masyarakat di wilayah terdampak memperoleh pelayanan medis sesuai kebutuhan dan tingkat keparahan kondisi mereka.
“Kabut asap yang berkepanjangan memerlukan penanganan kesehatan yang mengikuti lama dan tingkat paparan masyarakat,” kata Yahya Zaini dikutip Selasa (13/10/2026).
Yahya menekankan pentingnya identifikasi terhadap warga yang terus terpapar asap. Pemerintah juga perlu menyediakan pertolongan sejak dini dan memastikan pasien yang mengalami penurunan kondisi kesehatan mendapatkan perawatan berkelanjutan.
Yahya mendorong Kemenkes berkoordinasi dengan dinas kesehatan di daerah untuk mengintegrasikan informasi kualitas udara dengan kesiapan pelayanan medis. Wilayah dengan paparan asap tinggi, menurutnya, perlu memperoleh dukungan tenaga kesehatan, persediaan obat dan alat medis, serta layanan rujukan yang memadai.
“Wilayah dengan paparan tinggi perlu memperoleh penguatan tenaga, persediaan medis, dan kemampuan rujukan berdasarkan kebutuhan penduduk,” tutur Yahya.
Selain kesiapan fasilitas kesehatan, Yahya meminta pemerintah menyampaikan informasi mengenai langkah perlindungan diri dan akses pertolongan secara jelas kepada masyarakat. Pelayanan medis juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi, terutama ketika paparan asap berlangsung dalam waktu lama.
“Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan berlangsung lebih lama,” ujar Yahya.
Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan gangguan pernapasan, tetapi juga mengancam keselamatan warga. Berdasarkan laporan Kemenkes per 9 September 2026, terdapat empat korban meninggal dunia terkait karhutla, yakni tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat.
Risiko keselamatan juga muncul akibat menurunnya jarak pandang karena kabut asap. Di Tulang Bawang, Lampung, dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan sembilan kendaraan pada 7 Oktober 2026 ketika jarak pandang menurun drastis.
Yahya menilai rangkaian dampak tersebut menunjukkan perlunya penanganan karhutla yang serius dan berkelanjutan. Menurut Yahya, pemerintah perlu melakukan berbagai intervensi untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan maupun risiko kecelakaan akibat kabut asap.
“Ini menjadi sebuah keprihatinan, bagaimana karhutla telah menjadi momok bagi banyak orang, bahkan warga negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya. Kita harap pemerintah bisa melakukan berbagai intervensi untuk segera menyelesaikan karhutla,” urai Yahya.
Laporan Kemenkes juga mencatat Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah korban luka berat atau pasien rawat inap terbanyak, yakni 313 orang. Secara lebih luas, karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera disebut berdampak terhadap 12,5 juta jiwa, termasuk warga yang harus bertahan di lokasi pengungsian.
Menghadapi situasi tersebut, Yahya meminta fasilitas kesehatan mengoptimalkan sistem triase untuk memilah pasien berdasarkan tingkat keparahan penyakit atau cedera. Melalui sistem ini, pasien yang membutuhkan pertolongan segera dapat diprioritaskan sesuai kondisi medisnya.
“Dengan kondisi seperti ini, semua warga menjadi rentan, karena dampak karhutla itu ke semua, baik dampak kesehatan langsung maupun dampak tidak langsungnya. Maka penanganan awal untuk korban harus menjadi perhatian,” tegas Yahya.
Yahya turut meminta pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan atau kondisi kesehatan lain yang meningkatkan risiko akibat paparan asap.
Penjangkauan aktif melalui fasilitas kesehatan dan layanan berbasis masyarakat diperlukan untuk menemukan warga yang membutuhkan pertolongan.
Pemerintah juga didorong menyediakan tempat dengan kualitas udara lebih bersih bagi masyarakat yang kesulitan menghindari paparan asap di rumah.
Menurut Yahya, upaya perlindungan tersebut perlu memperhatikan kapasitas tempat, kualitas udara dalam ruangan, serta kemudahan akses bagi kelompok rentan.
“Termasuk kapasitas, kualitas udara di dalam ruangan, dan kemudahan akses kelompok rentan,” tambah legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII tersebut.
