PravadaNews – Perum Bulog mengakui pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke kios pasar masih perlu ditingkatkan di tengah kenaikan harga beras di 138 kabupaten/kota pada pekan keempat Oktober 2026.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 4,48 juta ton. Adapun pemantauan Bapanas di Sumatera Utara masih menemukan harga beras SPHP sebesar Rp12.840 per kilogram, melampaui harga acuan Rp12.500 per kilogram.
Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto, menjelaskan ketersediaan stok beras perlu diimbangi dengan peningkatan kesiapan penyaluran ke pasar.
“Kalau untuk stoknya sendiri, Bapak, tersedia. Namun, untuk stok siap salurnya mungkin yang harus kami tingkatkan lagi,” ungkap Wawan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, peningkatan kesiapan tersebut mencakup proses pengemasan ulang beras serta pemindahan stok antarwilayah agar pasokan dapat disalurkan sesuai kebutuhan.
Untuk menentukan wilayah prioritas, Bulog memetakan daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras yang cukup tinggi. Dari hasil pemantauan ini, Wawan menyebut realisasi penyaluran SPHP di sejumlah daerah masih perlu ditingkatkan.
Selain itu, penyaluran beras SPHP masih didominasi kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Karenanya, Bulog perlu memperkuat distribusi melalui kios di pasar yang dipantau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
“Sehingga suplai beras SPHP ke kios-kios, terutama di pasar SP2KP, terus perlu diperbanyak atau ditingkatkan,” ujar Wawan.
Wawan menambahkan, penguatan distribusi tersebut perlu dilakukan dengan memperbanyak jumlah kios penjual beras SPHP sekaligus meningkatkan volume pasokan ke setiap kios.
Perlu diketahui, Bapanas mencatat penyaluran beras SPHP sebanyak 828 ribu ton telah tuntas pada Rabu (23/9). Pemerintah kemudian menambah penugasan awal sebesar 74,18 ribu ton pada Jumat (2/10).
Dalam perkembangan terbaru per Senin (26/10), Bapanas melaporkan total penugasan tambahan SPHP periode 1 Oktober hingga 20 November mencapai 200 ribu ton, dengan realisasi penyaluran sebanyak 103 ribu ton atau 51,5%.
Secara terpisah, dosen Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Gilang Wirakusuma menilai besarnya stok pangan nasional belum tentu mencerminkan pasokan yang tersedia di setiap daerah ketika masyarakat membutuhkannya.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 yang diperbarui Bapanas pada September, stok akhir beras diperkirakan mencapai 16,06 juta ton.
Namun, Gilang menjelaskan angka ini menjadi perhitungan secara nasional yang belum tentu menggambarkan kondisi pasokan di setiap wilayah.
“Tidak semua kapasitas produksi kemudian stok itu mengalir atau dapat diinteraksikan pada hubungan supply and demand di pasar,” jelas Gilang, dikutip Rabu (28/10).
Gilang menuturkan, harga pangan terbentuk berdasarkan pertemuan pasokan dan permintaan pada waktu serta wilayah tertentu. Hal itu menjadi perhatian karena data Badan Pusat Statistik (BPS) pada pekan pertama Oktober 2026 masih mencatat rata-rata harga beras medium sebesar Rp14.676 per kilogram.
Bagi Gilang, biaya logistik dan distribusi juga memengaruhi harga beras yang dibayarkan konsumen. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kenaikan biaya energi, serta keterbatasan infrastruktur turut menambah biaya pengiriman.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gilang menyamoaikan pemerintah perlu memastikan pelepasan stok dilakukan pada waktu yang tepat agar intervensi tidak terlambat ketika harga meningkat. Transparansi informasi harga antarpelaku dan antarwilayah juga perlu diperkuat untuk mendukung kelancaran distribusi pangan.
