PravadaNews – Kepastian harga dan pasar menjadi harapan penting bagi petani jagung saat musim panen tiba.
Di tengah upaya meningkatkan produksi pangan nasional, pemerintah menyiapkan Perum Bulog sebagai pembeli siaga agar hasil panen petani tetap memiliki jalur penyerapan dan tidak terjebak dalam ketidakpastian pasar.
Langkah strategis ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang menetapkan target pengadaan jagung dalam negeri minimal satu juta ton.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan jajaran Bulog untuk menyerap jagung pipilan kering dengan kadar air 18–20 persen sesuai ketentuan pengadaan.
Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram di tingkat petani sebagai upaya memberikan kepastian harga sekaligus memperkuat penyerapan produksi jagung nasional.
“Pak Dirut Bulog, sampaikan seluruh Indonesia jangan sampai dia (pimpinan wilayah) tidak paham, 14 (persen kadar airnya) ditolak, 20 (persen ambil). Tolong yang 100 ini titik-titik strategis atur. Jadi yang (kadar airnya) 20 persen diterima,” ucap Amran dikutip Rabu (28/10/2026).
Amran menyatakan, kepastian penyerapan hasil panen menjadi bagian penting dari sistem rantai pasok terintegrasi.
Petani merencanakan produksi jagung melalui koperasi agar pasokan pakan dapat terserap secara optimal oleh peternak.
“Makanya kita “closed system”, perbaiki dulu. Mudah-mudahan satu tahun, dua tahun tidak ada lagi terjadi keluhan. Jadi kami mengatur dari hulu ke hilir,” ujar Amran.
Amran menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas areal budi daya demi mencukupi ketersediaan cadangan pakan ternak nasional.
Pengadaan gudang Bulog menetapkan batas kadar air 14 persen dan aflatoksin 50 part per billion (ppb).
Amran menjelaskan, dari hulu, antara peternak dengan petani jagung, ini satu kesatuan.
Ini sistem baru yang kita bangun, closed system. Dia menyatu dalam satu koperasi, kemudian kita hitung lagi kebutuhannya berapa. Kebutuhannya, yaitu 1,8 juta ton. Untuk 1,8 juta ton, kita tanamkan jagung yang lebih, yaitu 300 ribu hektare. Dikali 7 ton, itu sama dengan 2,1 juta ton produksinya,” kata Amran.
Amran menyiapkan peran strategis badan logistik negara sebagai penyangga pasokan pangan hewani secara berkesinambungan di daerah.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dirancang untuk melindungi stabilitas daya beli peternak unggas kecil.
“Nah, caranya adalah, kalau peternakannya sudah cukup, ada jagung berlebih, ini tidak boleh masuk pihak lain, di wilayah ini, 300 ribu hektare. Kalau berlebih, 300 ribu ton-an, ini menjadi “off-taker”, Bulog yang mengambil. Tetapi, peternak yang menyetor ke Bulog ini seperti resi gudang, ini nanti yang menebus, membeli kembali dengan subsidi pemerintah, SPHP,” ucap Amran.
Amran mengatur mekanisme lalu lintas distribusi komoditas jagung sesuai dengan tingkat kebutuhan peternak di setiap daerah.
Pengaturan distribusi antardaerah bertujuan menjaga kepastian penjualan hasil panen petani dan menjamin pasokan bagi peternak.
“Tetapi, selama September, Oktober, November, Desember. Tetapi, kalau sudah lebih, minta persetujuan mereka untuk diserahkan ke peternak lain, mana kalau ada kekurangan. Jadi ini clear,” kata Amran.
Realisasi penyaluran SPHP jagung pakan telah mencapai 216,8 ribu ton bagi 11.646 peternak di 29 provinsi.
Total alokasi program tahun 2026 meningkat hampir delapan kali lipat dibanding realisasi 2025 sebesar 51,2 ribu ton.
