PravadaNews – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan data pengadaan pemerintah, nilai kontrak perusahaan tersebut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp14,69 miliar.
Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut data tersebut bersumber dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026. Data itu tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berdasarkan penelusuran ICW, Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket jasa pada 2024. Sementara KKP mengontrak tiga paket jasa influencer pada 2025 hingga 2026 melalui sejumlah satuan kerja di lingkungan kementerian tersebut.
Pengadaan itu mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Selain itu, terdapat paket jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara tertentu atau event attendance.
Berikut rincian delapan paket pengadaan yang dipaparkan ICW:
Kemendikbudristek – Museum dan Cagar Budaya (2024):
• Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.
• Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717: Rp205.893.300.
• Penayangan Instagram Story @raffinagita1717: Rp575.655.000.
• Event attendance: Rp2.521.329.200.
• Penayangan TikTok @raffinagita1717: Rp144.423.600.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP):
• Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025), influencer engagement: Rp3.596.955.000.
• Setditjen Perikanan Budidaya (2025), influencer engagement untuk pembangunan BINS: Rp3.600.000.000.
• Setditjen Perikanan Tangkap (2026), jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna: Rp3.600.000.000.
Total nilai kontrak dari delapan paket tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
ICW juga menguraikan keterkaitan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad. Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.
Sementara itu, Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Raffi juga memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris.
Atas temuan tersebut, ICW mengidentifikasi lima persoalan dalam pengadaan jasa influencer oleh kedua kementerian. Sorotan itu meliputi konsistensi efisiensi anggaran, manfaat pengadaan, persaingan penyedia, potensi promosi kekuasaan, hingga konflik kepentingan.
“Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membiayai jasa promosi melalui figur populer,” tulis ICW dalam keterangannya.
