PravadaNews – Kenaikan harga pangan pada Oktober 2026 memperberat belanja kebutuhan pokok rumah tangga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang harus menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi.
Diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi kelompok harga bergejolak yang didominasi bahan pangan naik dari 5,03% pada September menjadi 5,81% secara tahunan pada Oktober 2026. Sebaliknya, inflasi inti turun dari 2,84% menjadi 2,56% pada periode yang sama.
Menanggapi kondisi ini, Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Afaqa Hudaya, menyoroti perbedaan tersebut menjadi sinyal perubahan pola belanja masyarakat. Sebagian rumah tangga diduga mulai mengurangi pengeluaran di luar kebutuhan makanan.
“Jadi, ada pergeseran, ada switching, karena daya beli masyarakat mulai tertekan,” ujar Afaqa, Rabu (11/10/2026).
Menurut Afaqa, kenaikan harga pangan lebih banyak dipicu gangguan pasokan daripada tingginya permintaan masyarakat. Karena itu, pengendalian harga perlu difokuskan pada perbaikan pasokan dan distribusi pangan.
Kondisi ini terlihat dari kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama cabai merah dan cabai rawit. Berdasarkan data BI, kenaikan harga kedua komoditas tersebut dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah daerah penghasil.
Hal itu juga terlihat berdasarkan pantauan redaksi di Pasar Kemiri, Depok, Jawa Barat para hari yang sama mencatatkan harga cabai merah keriting dan cabai rawit mencapai Rp80.000 per Kg untuk masing-masing komoditasnya.
Lebih lanjut, Afaqa memperingatkan fenomena El Niño berisiko mengganggu musim tanam dan mengurangi hasil panen. Kondisi ini dapat mempersempit pasokan pangan dan mendorong kenaikan harga.
Namun, dampak kenaikan harga pangan tidak dirasakan secara merata karena setiap rumah tangga memiliki kemampuan berbeda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Nah, perlu kita ingat juga, inflasi pangan ini bersifat regresif, di mana rumah tangga miskin itu membelanjakan porsi pendapatan yang jauh lebih besar untuk makanan dibandingkan rumah tangga berpendapatan menengah atas,” jelas Peneliti tersebut.
Oleh karena itu, Afaqa menilai stimulus fiskal diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan pangan menjadi salah satu langkah untuk meringankan pengeluaran kelompok yang paling terdampak kenaikan harga.
Meski demikian, bantuan pangan dinilai belum cukup untuk menekan harga di pasar. Afaqa mendorong pemerintah memperbesar operasi pasar dan memprioritaskan penyaluran beras di daerah yang mengalami kenaikan harga tinggi.
Langkah ini dinilai semakin penting menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 karena permintaan pangan berpotensi meningkat. Di sisi lain, pasokan berisiko berkurang akibat gangguan produksi dan pergeseran musim panen.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan memperkuat pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menegaskan stabilitas harga tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Pada saat yang sama, Pemerintah memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat terjaga dan dunia usaha memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitasnya,” tutur Airlangga dalam catatan resminya, Senin (2/11).
Untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan, pemerintah memperkuat pengelolaan air, pengaturan pola tanam, dan kerja sama pasokan antardaerah. Pemantauan harga serta ketersediaan bahan pangan juga dilakukan menjelang akhir tahun.
Selain menjaga pasokan, pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga selama Oktober hingga Desember 2026. Program itu menjadi bagian dari stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah melaporkan cadangan beras pemerintah mencapai 4,56 juta ton. Penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga telah mencapai target 828 ribu ton sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga beras.
