PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemerasan dalam perkara yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro tidak hanya terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Penyidik kini menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di daerah lain dengan meminta keterangan sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Sorong dan Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan dua klaster dugaan pemerasan dalam perkara tersebut. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Anom terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sementara klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan oleh pihak swasta, Lilik Budi Suprianto (LBS), terhadap Anom. Lilik merupakan ayah dari mantan pegawai KPK, Setya Budi Dias Oktavianto (DIS).
“Kemudian dalam perkembangan penyidikannya, ada dugaan praktik pemerasan ini tidak hanya dilakukan di Pemalang saja, tapi ada dugaan di daerah-daerah lain,” ungkap Budi, dikutip Rabu (11/11/2026).
“Oleh karena itu, kemudian penyidik butuh melakukan permintaan keterangan kepada Bupati Sorong, kemudian Sekda Purworejo. Dan tentu nanti apakah kemudian masih ada daerah-daerah lain, ya kita tunggu perkembangannya,” tambah Budi.
KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua perkara dugaan pemerasan di Kabupaten Pemalang. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (28/7/2026).
Keempat tersangka itu adalah Anom Widiyantoro (AWI) selaku Bupati Pemalang periode 2025–2030, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA) dari pihak swasta, Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), serta Lilik Budi Suprianto (LBS).
Gus Haris disebut sebagai orang kepercayaan Anom. Sementara Setya merupakan staf administrasi KPK yang juga anggota Polri.
Dalam perkara dugaan pemerasan oleh Bupati Anom, KPK menduga Anom memerintahkan Gus Haris meminta sejumlah uang kepada perangkat daerah maupun pihak rekanan atau swasta. Uang tersebut diduga dikumpulkan untuk memenuhi keperluan pribadi Anom.
Dari praktik tersebut, uang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp1,98 miliar. Berdasarkan penelusuran KPK, sebagian uang itu diduga digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara korupsi melalui oknum di KPK.
Adapun perkara kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan Lilik dan anaknya, Setya Budi Dias Oktavianto. Perkara ini berawal dari upaya mengurus kasus yang menjerat Anom di KPK.
Kasus tersebut bermula ketika Gus Haris, yang mewakili Anom, menemui adik iparnya bernama Harun. Dalam pertemuan itu, Gus Haris meminta dikenalkan dengan Lilik Budi Suprianto.
Setelah perkenalan tersebut, Anom, Gus Haris, dan Lilik menggelar tiga kali pertemuan di sejumlah restoran di wilayah Magelang dan Semarang, Jawa Tengah. Dalam rangkaian pertemuan itu, Lilik meminta uang sebesar Rp2 miliar dengan alasan untuk mengurus perkara.
Pada pertemuan kedua, kesepakatan disebut tercapai setelah Lilik meyakinkan Anom dan Gus Haris bahwa dirinya dapat mengondisikan perkara. Lilik disebut menjanjikan kasus yang menjerat Anom di KPK dapat diselesaikan.
Uang yang dikumpulkan melalui Gus Haris dari sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta kemudian diserahkan sebesar Rp1,2 miliar kepada Lilik. Sementara sisa uang lainnya masih ditelusuri oleh penyidik KPK.
