PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan pengadaan paket oleh dua kementerian kepada Raffi Ahmad. Temuan tersebut menjadi sorotan karena Raffi saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dugaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah harus ditelaah secara menyeluruh. Evaluasi perlu mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pascapengadaan.
“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” ujar Budi dikutip Rabu (11/11/2026).
Budi menjelaskan, setiap proses pengadaan pemerintah harus diawali dengan analisis kebutuhan. Pelaksanaannya juga wajib mengikuti mekanisme yang berlaku dan diakhiri dengan evaluasi terhadap hasil pengadaan.
Budi menegaskan, KPK selama ini terus mengingatkan kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar berhati-hati dalam menjalankan proses pengadaan. Sebab, sektor tersebut termasuk salah satu area yang memiliki potensi korupsi tinggi sebagaimana tercermin dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK.
Terkait kemungkinan mendalami temuan ICW, Budi menyebut KPK akan terlebih dahulu melihat ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi. Lembaga antirasuah itu juga akan menilai apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangannya.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak,” kata Budi.
Dalam kesempatan tersebut, Budi turut menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penerapan Pasal 12i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Menurut Budi, unsur-unsur dalam pasal tersebut perlu dicermati terlebih dahulu. Budi menilai institusi terkait perlu mengevaluasi seluruh tahapan pengadaan untuk melihat kemungkinan adanya benturan kepentingan.
“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja,” jelas Budi.
Saat ditanya apakah KPK akan mendatangi kementerian terkait atau meminta keterangan langsung dari Raffi Ahmad, Budi belum memberikan kepastian. Budi menyebut institusi terkait juga perlu melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan tersebut.
“Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut,” ujar Budi.
