PravadaNews – Nama Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan dugaan pengadaan paket oleh dua kementerian kepada perusahaan yang terkait dengannya.
Di tengah polemik tersebut, KPK juga merespons kemungkinan meminta klarifikasi Raffi terkait perkara dugaan suap importasi barang yang melibatkan PT Blueray Cargo Group.
Nama Raffi sebelumnya pernah muncul dalam persidangan perkara dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Namanya disebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat, 5 Juni 2026, ketika jaksa mengungkap keterangan saksi yang sebelumnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan KPK.
KPK membenarkan nama Raffi muncul dalam fakta persidangan. Namun, lembaga antirasuah itu menegaskan belum menemukan fakta yang mengarah pada keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi maupun penyelundupan.
Dalam wawancara pada Selasa (10/11/2026), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ditanya mengenai kemungkinan pemanggilan Raffi untuk dimintai klarifikasi terkait isu tersebut. Pertanyaan wartawan turut menyinggung persoalan penitipan barang elektronik melalui PT Blueray Cargo.
Budi menegaskan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak dalam suatu perkara penyidikan didasarkan pada kebutuhan penyidik dan alat bukti yang diperoleh. Karena itu, pemanggilan seseorang bergantung pada kebutuhan penanganan perkara.
Budi menyebut perkara dugaan suap terkait importasi barang di lingkungan Bea dan Cukai yang telah dilimpahkan ke persidangan sudah diungkap melalui proses persidangan. Meski demikian, KPK masih mengembangkan penyidikan perkara tersebut, termasuk terhadap tersangka berinisial GH dan AD.
“Tentunya kebutuhan penyidik dalam melakukan pemeriksaan kepada para pihak didasarkan pada alat bukti yang ada,” tutur Budi dikutip Rabu (11/11).
Sebelumnya, KPK turut merespons temuan ICW mengenai dugaan pengadaan paket oleh dua kementerian kepada Raffi Ahmad. Temuan tersebut menjadi sorotan karena Raffi saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Budi mengatakan, dugaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah harus ditelaah secara menyeluruh. Evaluasi perlu mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pascapengadaan.
“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” ujar Budi.
Budi menjelaskan, setiap proses pengadaan pemerintah harus diawali dengan analisis kebutuhan. Pelaksanaannya juga wajib mengikuti mekanisme yang berlaku dan diakhiri dengan evaluasi terhadap hasil pengadaan.
Budi menegaskan, KPK selama ini terus mengingatkan kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar berhati-hati dalam menjalankan proses pengadaan. Sebab, sektor tersebut termasuk salah satu area yang memiliki potensi korupsi tinggi sebagaimana tercermin dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK.
Terkait kemungkinan mendalami temuan ICW, Budi menyebut KPK akan terlebih dahulu melihat ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi. Lembaga antirasuah itu juga akan menilai apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangannya.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak,” kata Budi.














