Screenshot

Beranda / Ekonomi / Menaker Ungkap Alasan KHL 2027 Masih Estimasi

Menaker Ungkap Alasan KHL 2027 Masih Estimasi

PravadaNews – Jelang penetapan upah minimum 2027, pemerintah masih menggunakan perkiraan kebutuhan hidup layak (KHL) karena survei harga kebutuhan pekerja terbaru belum dilakukan.

Sebagai gantinya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengandalkan data pengeluaran rumah tangga untuk memperkirakan biaya hidup pekerja, mulai dari makanan hingga tempat tinggal.

Hal ini diungkap Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang menjelaskan survei harga komoditas untuk menghitung KHL tidak dilaksanakan selama dua tahun terakhir, salah satunya karena keterbatasan anggaran.

“Namun, dua tahun terakhir kita tidak melakukan survei harga komoditas. Kita menggunakan pendekatan yang berbeda karena waktu itu juga ada keterbatasan terkait dengan anggaran dan seterusnya,” kata Yassierli dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (16/11/2026).

Padahal, Pasal 138 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur penetapan upah minimum mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Aturan yang disahkan pada Rabu (28/10) itu juga mengamanatkan pelaksanaan survei KHL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Namun, Yassierli memastikan pemerintah belum dapat melaksanakan survei tersebut pada tahun ini sehingga hasil survei baru akan digunakan dalam penetapan upah minimum 2028.

“Tapi, berdasarkan amanat undang-undang yang baru, kita akan kembali menggunakan survei harga komoditas. Namun, survei tersebut baru bisa kita lakukan tahun depan untuk penetapan upah minimum 2028,” jelas Yassierli.

Sementara untuk pengupahan 2027, Kemnaker menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode penghitungan yang mengacu pada Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO).

Perhitungan itu mencakup empat kelompok pengeluaran rumah tangga, yakni makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Nilainya diambil dari rata-rata konsumsi kelompok masyarakat pada persentil 60 hingga 80.

Untuk menyesuaikan perbedaan biaya hidup antardaerah, Kemnaker juga menyiapkan estimasi KHL kabupaten/kota melalui pengelompokan wilayah di 10 provinsi, sedangkan 28 provinsi lainnya menggunakan perhitungan tingkat provinsi. Yassierli menegaskan, hasil estimasi tersebut hanya menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah sebelum memberikan rekomendasi kepada gubernur.

Adapun BPS dalam catatan ketenagakerjaan pada Kamis (5/11) mencatat rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp3,42 juta per bulan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026.

Angka tersebut meningkat sekitar Rp90.000 dari Rp3,33 juta pada Agustus 2025. Meski demikian, rata-rata upah buruh berbeda dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah.

Dari sisi biaya hidup, BPS mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 112,56. Kenaikan harga ini berbeda antarwilayah.

“Inflasi y-on-y tertinggi pada tingkat provinsi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 8,07 persen dengan IHK sebesar 117,24,” tulis BPS pada Senin (2/11). 

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *