Beranda / Ekonomi / Satgas Pangan Usut Dua Produsen Pemilik Sembilan Merek Beras Fortifikasi

Satgas Pangan Usut Dua Produsen Pemilik Sembilan Merek Beras Fortifikasi

PravadaNews – Sebanyak sembilan merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi persyaratan produksi kini menjadi bagian dari penanganan hukum Satgas Pangan Polri. Penindakan tersebut menyasar dua produsen yang diketahui menaungi merek-merek bermasalah tersebut.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto mengatakan, temuan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap 27 merek dagang beras fortifikasi. Dari jumlah itu, sebanyak 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

“Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Bapanas, dari 27 merek dagang itu 25 tidak memenuhi syarat terkait dengan beras fortifikasi. Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat,” ujar Andriko dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Adapun pelanggaran yang ditemukan mencakup persyaratan administrasi, kandungan gizi, hingga mutu produk. Sebanyak 25 merek bermasalah tersebut diketahui diproduksi oleh 11 produsen.

Dari 11 produsen tersebut, Satgas Pangan Polri telah meningkatkan penanganan terhadap dua produsen yang menaungi sembilan merek ke tahap penyidikan.

Sementara itu, Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya akan terus menelusuri produsen yang diduga melakukan penyimpangan dalam produksi maupun pemasaran beras fortifikasi.

“Selebihnya kita kejar. Ini nggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Di pasar, ditarik. Pabriknya disegel,” kata Amran.

Tidak hanya itu, bahkan pemerintah juga telah memberlakukan moratorium penerbitan izin produksi beras fortifikasi. Kebijakan tersebut dilakukan agar tidak ada izin baru yang diterbitkan sebelum tata kelola dan persyaratan produksi dibenahi.

“Udah moratorium, nggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua,” ucap Amran.

Moratorium tersebut juga berlaku terhadap permohonan izin baru dari pelaku usaha. Terdapat delapan pelaku usaha di Jawa Timur yang kembali mengajukan permohonan untuk memproduksi beras fortifikasi. 

Namun, seluruh pengajuan itu belum dapat diproses hingga tata kelola produksi diperbaiki.

Amran memastikan, produsen yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana. Pelaku juga terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda Rp 1,5 miliar.

“Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar,” ucap Amran.

Pemerintah memastikan pengawasan terhadap produsen beras fortifikasi akan terus diperketat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan administrasi, kandungan gizi, dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *