PravadaNews – Sebanyak 11 perusahaan terseret dalam temuan pelanggaran produksi beras fortifikasi setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) menemukan 25 merek dagang tidak memenuhi persyaratan. Pelanggaran tersebut mencakup aspek administrasi, kandungan gizi, hingga standar mutu produk.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap 27 merek dagang beras fortifikasi. Dari jumlah itu, hanya dua merek yang dinyatakan tidak melanggar ketentuan.
Adapun 25 merek yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diproduksi oleh 11 perusahaan. Dari jumlah itu, Satgas Pangan Polri telah meningkatkan penanganan terhadap dua produsen yang menaungi sembilan merek ke tahap penyidikan.
Sementara itu, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya akan terus menelusuri produsen yang diduga melakukan penyimpangan dalam produksi maupun pemasaran beras fortifikasi.
“Selebihnya kita kejar. Ini nggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Di pasar, ditarik. Pabriknya disegel,” ujar Amran di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Amran menyebut, pemerintah telah memberlakukan moratorium penerbitan izin produksi beras fortifikasi. Kebijakan tersebut dilakukan agar tidak ada izin baru yang diterbitkan sebelum tata kelola produksi diperbaiki.
Moratorium tersebut juga berlaku terhadap pengajuan izin baru dari pelaku usaha yang ingin memproduksi beras fortifikasi.
Terdapat delapan pelaku usaha di Jawa Timur yang kembali mengajukan permohonan produksi. Namun, seluruh pengajuan tersebut belum dapat diproses hingga pemerintah memiliki tata kelola beras fortifikasi yang lebih baik.
Amran memastikan, produsen yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana. Pelaku juga terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda Rp 1,5 miliar.
“Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp 1,5 miliar,” ucap Amran.
Selain itu, Amran mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan 36 orang sebagai tersangka dalam berbagai perkara perberasan selama dua minggu terakhir.
“Sekarang sudah tersangka 36 dalam 2 minggu. Kami kejar terus, kami komitmen kejar terus,” ucap Amran.
Pemerintah memastikan evaluasi terhadap produsen beras fortifikasi akan terus dilakukan. Pengawasan diperketat untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan administrasi, kandungan gizi, dan standar mutu yang telah ditetapkan.
