PravadaNews – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah dan DPR segera membahas undang-undang khusus penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara.
Desakan tersebut menguat di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
TB Hasanuddin menilai Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, kewenangan tersebut dimiliki sejumlah lembaga negara dengan mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda.
Menurut TB Hasanuddin, aturan penyadapan yang saat ini tersebar dalam berbagai undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman pelaksanaan. Kondisi tersebut juga dapat membuka celah penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.
“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin dikutip Jumat (13/11/2026).
TB Hasanuddin menegaskan, kewenangan penyadapan harus memiliki batasan yang tegas agar tidak digunakan di luar kepentingan yang dibenarkan hukum. Karena itu, pemerintah dan DPR perlu merumuskan aturan yang mengatur pihak berwenang, tujuan, prosedur, hingga mekanisme pengawasannya.
Dorongan pembentukan undang-undang khusus tersebut, kata TB Hasanuddin, juga memiliki landasan hukum. TB Hasanuddin merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
Selain putusan MK, Hasanuddin menyoroti Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan harus diatur melalui undang-undang khusus.
“Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya,” jelas TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin juga menyoroti kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah institusi negara, mulai dari Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Kejaksaan Agung.
Menurut TB, seluruh kewenangan tersebut harus disertai pembatasan dan pengawasan yang jelas. Pengaturan diperlukan agar setiap lembaga menjalankan penyadapan sesuai dasar hukum dan kepentingan yang menjadi kewenangannya.
Urgensi regulasi tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. TB Hasanuddin meminta dugaan pelanggaran tersebut diusut secara objektif, termasuk untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya.
“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
TB Hasanuddin menekankan bahwa setiap tindakan penyadapan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal itu penting untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang.
“Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh TB Hasanuddin.
Selain kewenangan lembaga negara, TB Hasanuddin turut menyoroti semakin mudahnya perangkat penyadapan diakses dan diperjualbelikan. TB Hasanuddin menilai peredaran alat tersebut perlu diatur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Menurut TB Hasanuddin, kepemilikan dan penggunaan perangkat penyadapan harus dibatasi hanya kepada lembaga yang memiliki kewenangan serta kepentingan penegakan hukum. Organisasi maupun perorangan di luar ketentuan tersebut perlu dilarang memiliki atau menggunakan perangkat penyadapan.
“Harus ada aturan yang jelas mengenai lembaga mana saja yang boleh memiliki dan menggunakan alat penyadapan. Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya,” ujar TB Hasanuddin.
Lebih lanjut, TB mendorong penguatan mekanisme pengawasan untuk melindungi hak privasi dan hak konstitusional masyarakat. Pengawasan tersebut juga perlu melibatkan parlemen agar pelaksanaan kewenangan penyadapan dapat dipertanggungjawabkan.
TB Hasanuddin menyebut undang-undang khusus penyadapan nantinya harus mengatur sejumlah aspek penting. Di antaranya kewenangan masing-masing lembaga, prosedur perizinan, batas waktu penyadapan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, hingga sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” tutup TB Hasanuddin.
