PravadaNews – Setoran pajak yang tumbuh 23,2% sepanjang Januari hingga Oktober 2026 belum cukup memenuhi kebutuhan pendapatan negara karena pemerintah masih harus menghimpun Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan tambahan penerimaan itu masih harus dikejar meskipun setoran pajak telah mendekati Rp1.800 triliun hingga akhir Oktober.
“Bukan pekerjaan yang mudah, mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Kebutuhan tambahan Rp514 triliun tersebut mengacu pada proyeksi penerimaan pajak akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun. Angka ini masih lebih rendah Rp46,9 triliun dibandingkan target awal APBN, sehingga kekurangan terhadap target awal sebenarnya mencapai Rp560,9 triliun.
Dari penerimaan yang terkumpul, Pajak Penghasilan (PPh) nonminyak dan gas bumi (nonmigas) menyumbang Rp893,1 triliun atau tumbuh 16,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang diperkirakan sebesar Rp765,95 triliun.
Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) meningkat 39,2% menjadi Rp793,55 triliun, seiring bertambahnya aktivitas konsumsi dan transaksi dalam negeri.
Suahasil menjelaskan, kenaikan setoran pajak juga didukung perbaikan administrasi melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya.
Secara keseluruhan, pendapatan negara telah mencapai Rp2.618 triliun hingga Oktober 2026. Namun, pemerintah masih perlu menghimpun Rp590,1 triliun dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) selama November hingga Desember.
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau tumbuh 15,6% dibandingkan tahun lalu. Dari pelaksanaan APBN tersebut, pemerintah telah menyalurkan Rp415,8 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi, termasuk menjaga keterjangkauan bahan bakar minyak, listrik, dan pupuk bagi masyarakat.
Tambahan penerimaan pajak, tegasnya, diperlukan untuk membiayai belanja negara yang manfaatnya dirasakan masyarakat, termasuk berbagai program perlindungan sosial.
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujar Menkeu Suahasil.
Dalam kesempatan lain, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperluas basis pemungutan dan memperkuat pengawasan perpajakan, termasuk pada sektor ekonomi digital.
Berdasarkan catatan DJP pada Sabtu (31/10), penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital secara kumulatif mencapai Rp58,75 triliun hingga September 2026. Jumlah ini menjadi akumulasi penerimaan selama beberapa tahun, bukan hanya setoran sepanjang 2026.
Dari jumlah itu, PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menyumbang Rp45,21 triliun, disusul pajak pengadaan pemerintah Rp5,96 triliun, pajak teknologi finansial Rp5,40 triliun, dan pajak aset kripto Rp2,18 triliun.
Khusus PPN PMSE, setoran sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp9,54 triliun. Hingga akhir September, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN dan sebanyak 245 di antaranya telah melakukan pemungutan serta penyetoran pajak.
Bimo menuturkan, perluasan pemungutan tersebut juga ditujukan untuk menjaga kesetaraan kewajiban perpajakan antara pelaku usaha digital dan konvensional.
“DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional,” ucap Bimo.
