PravadaNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mempercepat belanja sebesar Rp945,2 triliun pada November–Desember 2026 di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah mencapai Rp379,3 triliun hingga Oktober. Defisit tersebut ditargetkan tetap di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).
Percepatan belanja dilakukan untuk menuntaskan program prioritas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah menjelang akhir tahun. Namun, penggunaan anggaran tetap harus memperhatikan efisiensi agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Hal ini diungkap Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang meminta seluruh instansi mempercepat penyelesaian program yang telah direncanakan tanpa mengabaikan penggunaan anggaran secara tepat.
“Belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat namun tetap dengan menjaga efisiensi,” ucap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Hingga Sabtu (31/10), realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78% dari anggaran awal sebesar Rp3.842,7 triliun. Jumlah tersebut meningkat 15,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2.593 triliun.
Dari total belanja tersebut, pemerintah pusat telah menghabiskan Rp2.343,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp653,6 triliun untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan daerah.
Suahasil menjelaskan, sebagian pembayaran kementerian dan lembaga biasanya diselesaikan pada Desember karena pekerjaan dan kontrak telah berjalan sebelumnya. Kondisi ini menjadi salah satu alasan percepatan penyerapan anggaran menjelang tutup tahun.
Di sisi lain, pemerintah telah merealisasikan subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi sebesar Rp415,8 triliun. Anggaran itu antara lain digunakan untuk menjaga harga bahan bakar minyak, listrik, pupuk, serta mendukung bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Adapun pendapatan negara hingga Oktober baru mencapai Rp2.618 triliun atau 83% dari target tahunan. Kemenkeu masih perlu menghimpun penerimaan sekitar Rp590,1 triliun sepanjang November hingga Desember, termasuk Rp514 triliun dari pajak.
Dengan belanja yang masih melampaui pendapatan, defisit APBN per Oktober tercatat sebesar 1,47% terhadap PDB.
Diketahui, Pemerintah telah menyesuaikan proyeksi defisit akhir tahun dari target awal sebesar 2,68%.
“Di laporan semester kita telah meningkatkan defisit ini menjadi 2,85% dari PDB dan kita akan terus menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto,” ungkap Suahasil.
Sebelumnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam catatan tertanggal Selasa (3/11) menekankan pentingnya belanja negara untuk menopang perekonomian. Lembaga tersebut menilai konsumsi rumah tangga masih didukung oleh berbagai stimulus pemerintah.
Menurut KSSK, anggaran negara juga berperan sebagai peredam tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama ketika harga energi dunia meningkat dan kondisi keuangan global masih tidak menentu.
“APBN terus berperan sebagai shock absorber melalui subsidi, kompensasi, perlindungan sosial (perlinsos), stabilisasi harga pangan, dan penciptaan lapangan kerja,” demikian pernyataan KSSK dalam catatan ini.
Berdasarkan data KSSK, realisasi subsidi hingga September 2026 mencapai Rp222,5 triliun, sementara kompensasi sebesar Rp154,5 triliun. Kedua anggaran itu digunakan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga dan pasokan energi maupun pangan.
Terdapat juga bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan terus disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp21,8 triliun dan Kartu Sembako Rp28,2 triliun hingga September 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu kebutuhan rumah tangga penerima manfaat.
Meski demikian, KSSK menilai tekanan ekonomi global masih perlu diwaspadai, terutama akibat kenaikan harga energi dan suku bunga internasional yang tinggi. Karenanya, koordinasi kebijakan antarlembaga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
