PravadaNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menghadirkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby.
Kehadiran Raja Juli berpotensi diperlukan untuk mengungkap dugaan aliran uang terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuansing.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan pemberian uang oleh Suhardiman kepada sejumlah pihak di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih menjadi bagian dari rangkaian penerimaan lain yang didalami penyidik.
Meski demikian, Budi menjelaskan penyidikan perkara tersebut saat ini masih berfokus pada dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing dan penerimaan gratifikasi oleh Suhardiman.
“Selain dugaan pemberian berkaitan dengan jabatan sekda, bupati juga diduga menerima gratifikasi, salah satunya dari KUD yang mengurus ya berkaitan dengan kebun-kebun yang ada di Kuansing,” kata Budi, Minggu (15/11/2026).
KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari penerimaan tersebut kepada sejumlah pihak di Kemenhut untuk mengurus perizinan.
Menurut Budi, perkembangan mengenai dugaan pemberian uang kepada pihak Kemenhut, termasuk yang dikaitkan dengan Raja Juli, nantinya akan terungkap melalui proses persidangan.
“Soal kemudian dari penerimaan lainnya itu kemudian cross ke pihak lain, ya di mana dalam pengurusan itu ada dugaan bupati memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kemenhut untuk pengurusan izin, ya semuanya tentu nanti kita lihat perkembangannya di persidangan seperti apa. Karena memang perkara ini kemudian juga sudah berprogres ya akan ke tahap berikutnya,” ujar Budi.
Saat ditanya kemungkinan Raja Juli baru dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dan tidak diperiksa pada tahap penyidikan, Budi meminta agar hal tersebut dilihat berdasarkan perkembangan proses hukum.
Budi menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK nantinya akan memaparkan secara menyeluruh kronologi peristiwa, konstruksi hukum, hingga keterlibatan para pihak dalam perkara tersebut.
“Nanti kita lihat ya. Dalam proses pembuktian ini Jaksa Penuntut Umum KPK tentu memaparkan secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya, bagaimana konstruksi hukumnya, bagaimana kemudian juga peran dari para pihak termasuk pihak-pihak di luar terdakwa, bagaimana peran perbuatan yang dilakukan dalam konstruksi hukum perkara tersebut,” jelas Budi.
Budi menambahkan, kemungkinan menghadirkan pihak tertentu dalam persidangan juga bergantung pada kebutuhan pembuktian. Majelis hakim nantinya akan menilai apakah keterangan pihak-pihak tersebut diperlukan untuk membuat perkara menjadi terang.
“Kemudian dalam perkembangannya tentu nanti hakim juga akan menilai, apakah dalam proses pembuktian ini kemudian dibutuhkan untuk menghadirkan pihak-pihak guna memberikan keterangan di hadapan majelis untuk membuat terang suatu perkara,” pungkas Budi.














