PravadaNews — Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sekaligus dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar, menilai pertikaian di antara elite politik berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan ekonomi dan sosial.
Padahal, berbagai masalah seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran, kenaikan biaya hidup, hingga ketimpangan kebijakan pemerintah membutuhkan pengawasan publik.
Media menilai konflik yang dipertontonkan para elite politik tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Sebaliknya, pertikaian tersebut justru berisiko membuat publik terseret dalam perdebatan politik yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.
“Hari ini elit sedang bertengkar. Ketika elit bertengkar, yang untung tetap elit, dan masyarakat tidak dapat apa-apa. Gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah, dan pelanduk itu masyarakat. Kita tidak dapat apa-apa,” ujarnya melalui unggahan akun Instagram @mediaaskar, Minggu (15/11/2026).
Media menyayangkan perhatian masyarakat yang belakangan lebih banyak tersita untuk mengikuti berbagai dinamika politik. Mulai dari pejabat yang mengundurkan diri hingga munculnya konflik dan persoalan pengkhianatan di antara elite.
Menurut Media, kondisi tersebut berpotensi membuat persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat justru terabaikan.
Media mengingatkan bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial, tetapi persoalan mereka tidak mendapatkan perhatian yang sebanding.
“Jadi berhentilah. Yang harus ditangisi saat ini adalah buruh yang di-PHK, petani yang kehilangan lahannya, nelayan yang lautnya tercemar, dan juga guru honorer yang gajinya bahkan tidak cukup untuk biaya hidup satu bulan,” tegas Media.
Media kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan istilah panem et circenses atau roti dan sirkus yang dikenal dalam sejarah Romawi kuno.
Istilah tersebut menggambarkan praktik memberikan hiburan kepada masyarakat agar perhatian mereka teralihkan dari persoalan yang lebih mendasar. Dalam konteks saat ini, Media menilai tontonan konflik politik berpotensi membuat masyarakat melupakan tuntutan terhadap hak-haknya.
“Jadi maknanya beri rakyat tontonan supaya masyarakat itu lupa menuntut haknya. Dan hari ini itulah yang terjadi,” kata Media.
Media mencontohkan bagaimana perdebatan mengenai dinamika politik dapat menyita perhatian publik sepanjang hari. Sementara itu, persoalan yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat justru berisiko tidak mendapatkan perhatian memadai.
Beberapa persoalan yang disorot Media di antaranya kenaikan cicilan rumah, pengangguran, tarif transportasi daring, hingga perubahan desil kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, isu-isu tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam perhatian publik karena berkaitan langsung dengan kondisi kehidupan masyarakat.
Selain persoalan ekonomi, Media juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya keputusan investasi yang menggunakan aset badan usaha milik negara (BUMN).
Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah investasi Danantara pada perusahaan minyak di Amerika Serikat. Media mempertanyakan keuntungan dan risiko dari keputusan investasi tersebut, terutama karena berkaitan dengan aset yang dimiliki BUMN.
“Untung atau rugi itu kita tidak tahu. Karena kalau rugi yang menanggung adalah BUMN, dan aset BUMN itu milik publik, milik kita,” tutur Media.
Media menilai masyarakat perlu ikut mengawasi keputusan investasi tersebut. Sebab, apabila investasi mengalami kerugian, dampaknya berkaitan dengan aset BUMN yang merupakan milik publik.
Di sisi lain, Media juga menyoroti kondisi fungsi oposisi di parlemen yang dinilainya tidak berjalan optimal. Menurut Media, lemahnya oposisi berisiko mengurangi mekanisme pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pemerintahan.
“Kita juga jadi lupa bahwa saat ini di DPR itu tidak ada oposisinya. Jadi ini negara seperti kereta tanpa lampu. Tidak ada remnya, tidak ada lampunya, dan fungsi oposisi itu lumpuh,” ungkap Media.














