PravadaNews – Proyeksi penurunan produksi beras menjelang akhir 2026 meningkatkan perhatian terhadap stabilitas harga, meskipun Bank Indonesia (BI) menyebut rata-rata harga nasional masih relatif stabil hingga pekan kedua November.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada Oktober–Desember 2026 mencapai 5,01 juta ton, turun 16,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,98 juta ton.
Dalam hal ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ricky P. Gozali mengatakan harga beras secara nasional masih terkendali berdasarkan pemantauan hingga pertengahan November.
“Khusus untuk beras, kalau ditanya mengenai beras yang merupakan kebutuhan pokok kita, hingga minggu kedua November ini harga rata-rata nasional relatif stabil, meskipun kenaikan masih tercatat di sejumlah daerah,” ujar Ricky dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Ricky, panen padi masih berlangsung di beberapa daerah, sementara wilayah lainnya mulai memasuki musim tanam sehingga perkembangan pasokan perlu terus dipantau.
Terlebih, kondisi cuaca dalam beberapa bulan mendatang berpotensi mengganggu produksi pangan.
“Kondisi ini perlu kita jaga karena cuaca ekstrem seperti El Niño masih diperkirakan kuat hingga awal tahun 2027 dan berpotensi menekan produksi pangan strategis, terutama beras,” jelas Ricky.
Peringatan itu sejalan dengan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Sabtu (14/11) lalu yang menunjukkan El Niño masih berada dalam kategori sangat kuat dan diperkirakan bertahan hingga awal 2027.
Meski menghadapi risiko penurunan produksi, Ricky menyampaikan stok beras nasional berdasarkan informasi pemerintah masih mencukupi untuk mengantisipasi tekanan harga.
Untuk menjaga kondisi tersebut, BI melalui 46 kantor perwakilan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah ini mencakup gerakan pangan murah, kerja sama antardaerah, serta bantuan distribusi untuk memperlancar pasokan.
Selain menjaga harga dalam jangka pendek, Ricky menjelaskan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) juga diarahkan untuk meningkatkan produksi melalui penguatan irigasi, penerapan teknologi pertanian yang sesuai dengan perubahan iklim, serta peningkatan produktivitas.
Sementara itu, berdasarkan pantauan redaksi dalam data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan harga beras premium di DKI Jakarta pada pukul 06.30 WIB mencapai Rp16.682 per kilogram, sedangkan beras medium Rp14.728 per kilogram. Keduanya tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya.
Adapun pantauan di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada waktu yang sama menunjukkan harga beras Setra I atau premium sebesar Rp18.000 per kilogram, sementara beras IR III (IR 64) Rp14.500 per kilogram.
Di tengah perbedaan harga antardaerah, Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pemerintah daerah bersama Perum Bulog mempercepat penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan untuk meredam kenaikan harga di sejumlah wilayah.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan kenaikan harga terutama terjadi di wilayah luar zona harga pertama.
“Harga beras premium dan medium di Zona 2 dan Zona 3 semuanya naik, sedangkan di Zona 1 cenderung aman,” tutur Hermawan dalam catatan Bapanas, Jumat (6/11).
Meski demikian, Hermawan memperkirakan stok beras Bulog masih dapat mencapai 3,8 juta hingga 4 juta ton pada akhir 2026. Cadangan tersebut menjadi salah satu sumber pasokan pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras ini di pasar.
Karena itu, Bapanas terus mendorong percepatan penyaluran tambahan beras SPHP yang hingga Kamis (5/11) telah mencapai 155,3 ribu ton dari target 200 ribu ton. Hermawan menilai, penyaluran SPHP dan bantuan pangan dapat membantu memenuhi kebutuhan beras rumah tangga selama satu hingga dua minggu sekaligus mengurangi tekanan permintaan di pasar.














