Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid. (YouTube Abraham Samad SPEAK UP)

Beranda / Hukum / Guru Besar Duga Jokowi Berada di Balik Kasus Penyadapan Presiden

Guru Besar Duga Jokowi Berada di Balik Kasus Penyadapan Presiden

PravadaNews – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid menduga ada pihak lain yang berada di balik kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). 

Ryaas menilai penyelidikan tidak seharusnya berhenti pada Listyo karena menduga ada aktor lain yang memiliki pengaruh terhadap mantan Kapolri tersebut.

Ryaas menolak anggapan bahwa Listyo merupakan satu-satunya pihak yang menggunakan hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, perlu ditelusuri lebih jauh siapa yang memiliki kepentingan dan memberikan perintah dalam dugaan operasi tersebut.

Dalam wawancara melalui kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang dikutip Kamis (19/11/2026), Ryaas bahkan menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak yang menurut penilaiannya perlu ditelusuri.

“Sigit tidak punya ambisi politik. Dia tidak akan bisa jadi presiden. Jadi tidak mungkin dia menyadap presiden untuk dirinya sendiri. Pasti ada orang di atasnya. Dan orang itu tidak mungkin selain Jokowi,” kata Ryaas.

Ryaas juga mengkritik pernyataan Kapolri yang menyebut Listyo sebagai satu-satunya pengguna hasil penyadapan. Ryaas menilai kesimpulan tersebut belum menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.

Menurut Ryaas, membatasi pertanggungjawaban hanya kepada Listyo berpotensi menghambat upaya mengungkap keseluruhan kasus. Ryaas meminta proses penelusuran tidak berhenti pada satu nama tanpa menguji kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.

“Berhenti pada Listyo itu adalah pengkhianatan. Publik tidak bisa dipengaruhi dengan pernyataan itu. Publik punya logika sendiri,” kata Ryaas.

Ryaas kemudian mengaitkan dugaan tersebut dengan hubungan kekuasaan dan pengaruh politik yang masih tersisa dari pemerintahan sebelumnya. Ryaas berpendapat faktor tersebut perlu menjadi bagian dari penelusuran untuk mengetahui siapa yang memiliki pengaruh terhadap Listyo.

Dalam pandangannya, Jokowi merupakan sosok yang dinilai memiliki pengaruh cukup kuat terhadap mantan Kapolri tersebut. Namun, pernyataan itu merupakan penilaian Ryaas mengenai kemungkinan adanya pihak lain di balik dugaan penyadapan.

“Yang bisa memerintah Listyo karena ada jasa dan sisa-sisa pengaruh, itu hanya Jokowi. Nggak mungkin orang lain. Siapa yang lain?” kata Ryaas.

Lebih lanjut, Ryaas menegaskan persoalan penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar menyangkut pertanggungjawaban mantan Kapolri. Kasus tersebut juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk mengetahui fakta mengenai dugaan operasi penyadapan yang melibatkan institusi negara.

Ryaas mengingatkan agar proses pengungkapan perkara dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, publik berhak mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana dugaan penyadapan tersebut dapat terjadi.

Ryaas juga meminta tidak ada pihak yang menutup perkara sebelum seluruh kemungkinan keterlibatan aktor lain ditelusuri. Baginya, pengungkapan kebenaran menjadi hal penting agar pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada satu orang.

“Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini berhak untuk mengetahui kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang mengkhianati kebenaran,” kata Ryaas.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *