PravadaNews – Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) mengungkapkan risiko gangguan pasokan gas bumi terhadap keberlangsungan produksi pupuk nasional. Pasalnya, gas bumi merupakan salah satu bahan baku strategis dalam proses produksi pupuk, terutama untuk menghasilkan amonia sebagai bahan dasar pupuk nitrogen dan pupuk majemuk.
Ketua Umum APPI, Nugroho Christijanto menjelaskan, gangguan pasokan gas di sisi hulu dapat beresiko terhadap tahapan produksi hingga ketersediaan pupuk bagi petani. Terutama terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Hal itu karena penggunaan gas bumi di industri pupuk berbeda dengan industri lain yang memanfaatkannya sebagai bahan bakar. Dalam industri pupuk, gas bumi dikonversi menjadi produk bernilai tambah yang digunakan sebagai bahan baku produksi.
“Gas bumi untuk industri pupuk itu tidak sama untuk industri lainnya yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar. Kalau bahan bakar, gasnya dibakar saja, diambil panasnya, energinya. Sedangkan kalau di industri pupuk, gas bumi itu peran strategisnya karena dia dikonversi menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi,” ujar Nugroho di Royal Hotel Kuningan, Jakarta, dikutip Jumat (20/11/2026).
Menurut Nugroho, penggunaan bahan baku alternatif sebenarnya memungkinkan, tetapi, teknologi yang dimiliki sebagian besar industri pupuk saat ini masih bergantung pada gas bumi. Kondisi inilah yang membuat peralihan ke bahan baku lain butu waktu cukup lama dan tambahan investasi yang besar.
Sebagai contoh, apabila sebuah pabrik pupuk tidak menerima pasokan gas selama satu hari, proses untuk menghidupkan kembali operasional pabrik membutuhkan waktu yang cukup lama. Penghentian produksi tersebut juga berpotensi mengganggu kewajiban industri dalam menyediakan pupuk bagi sektor pertanian.
“Kalau misalnya pabrik kita itu tidak menerima pasokan gas satu hari saja, untuk menghidupkan kembali itu juga butuh waktu yang cukup lama,” kata Nugroho.
Maka dari itu, untuk mengantisipasinya, terdapat lima aspek untuk menjamin keberlanjutan pasokan gas bumi bagi industri pupuk. Kelima aspek tersebut meliputi kepastian alokasi, harga yang kompetitif, distribusi, kemudahan akses, serta infrastruktur, kebijakan, dan kelembagaan yang mendukung tata kelola gas bumi.
Terkait harga, APPI menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan industri hulu dan hilir secara seimbang. Harga gas tidak hanya harus terjangkau bagi industri pengguna, tetapi juga perlu menjaga keekonomian produsen gas agar tetap memiliki insentif untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan sumur.
“Kami lebih senang menggunakan harga yang kompetitif, dengan tetap memperhatikan keekonomian di sisi hulu maupun keberlangsungan industri di sisi hilir,” jelas Nugroho.
Selain harga dan alokasi, persoalan distribusi gas bumi juga menjadi sorotan. Pasalnya, sumber gas di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, sementara lokasi industri yang membutuhkan gas tidak selalu berdekatan dengan sumber produksinya.
Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur penyaluran menjadi faktor penting agar gas dapat sampai ke pabrik.














