PravadaNews — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu masih berisiko diterapkan di Indonesia.
Persoalan keamanan siber dan rendahnya kepercayaan politik dinilai menjadi tantangan utama sehingga digitalisasi sebaiknya lebih dahulu difokuskan pada penghitungan dan rekapitulasi suara.
Pandangan tersebut disampaikan Khozin dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Khozin menilai kesiapan teknologi informasi dan faktor kepercayaan publik harus menjadi pertimbangan sebelum Indonesia beralih ke sistem pemungutan suara elektronik.
“Problemnya ini bukan hanya di sistem, tetapi juga pada faktor manusia dan tingkat kepercayaan politik kita yang masih rendah. Jika keamanan teknologi informasi kita belum kuat, kecurangan konvensional justru dikhawatirkan bergeser menjadi kecurangan berbasis siber dan digital,” ujar Khozin dikutip Minggu (22/11/2026).
Menurut Khozin, pembenahan sistem rekapitulasi suara secara digital lebih mendesak dibandingkan penerapan e-voting. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) agar proses penghitungan suara tidak membutuhkan waktu hingga satu bulan.
Khozin juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penghitungan suara. Digitalisasi harus mampu mempercepat proses sekaligus mencegah potensi perubahan suara secara berjenjang dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga provinsi.
Karena itu, Khozin mendorong agar hasil penghitungan digital dapat disandingkan secara ketat dengan dokumen hasil penghitungan manual. Dengan mekanisme tersebut, setiap perbedaan data dapat lebih mudah ditelusuri.
“Yang paling rasional saat ini adalah memperkuat digitalisasi penghitungannya, seperti menyempurnakan Sirekap agar proses dari TPS lebih cepat dan transparan. Digitalisasi ini bukan sekadar data penunjang, melainkan dapat disandingkan secara ketat dengan hasil manual untuk mencegah pergeseran suara di lapangan,” tegas politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Selain persoalan teknologi, Khozin menilai pembenahan penyelenggaraan pemilu juga harus menyentuh aspek sumber daya manusia. Mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu dan penguatan fungsi pengawasan dinilai perlu diperbaiki untuk menjaga integritas proses demokrasi.
Sementara itu, perwakilan akademisi Universitas Udayana memiliki pandangan bahwa rendahnya kepercayaan publik menjadi salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Menurut akademisi tersebut, wacana penerapan e-voting tetap perlu dibuka sebagai bagian dari diskursus jangka panjang. Namun, peralihan menuju sistem digital harus dilakukan secara bertahap dan tidak serta-merta menghilangkan penggunaan dokumen fisik.
“Ketidakpercayaan publik selama ini memicu mekanisme verifikasi berlapis yang membuat pemilu mahal, ditambah sanksi bagi pelaku perusak kepercayaan pemilu yang masih tergolong ringan. Transisi menuju pemungutan suara elektronik dapat dimulai melalui rekapitulasi digital terintegrasi dengan tetap mempertahankan dokumen fisik, serta diuji coba secara terbatas, misalnya di lingkungan kampus,” papar perwakilan akademisi Universitas Udayana.
Dalam pembahasan revisi UU Pemilu, kajian mengenai e-voting dan reformulasi Sirekap turut masuk dalam ruang lingkup kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR RI. Kerangka acuan Panja mengatur bahwa penerapan e-voting perlu didahului kajian kelayakan, uji coba terbatas, audit keamanan independen, serta evaluasi publik.
Sementara itu, kedudukan hukum Sirekap diarahkan agar memiliki kejelasan fungsi dan mekanisme audit trail atau jejak audit. Dokumen fisik juga tetap ditempatkan sebagai bukti utama dalam pengesahan hasil pemilu.
Berbagai masukan mengenai digitalisasi pemilu tersebut akan dihimpun sebagai bahan pembahasan Panja RUU Pemilu. Komisi II DPR RI diharapkan dapat merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.














