Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro. (Dok. TribrataNews)

Beranda / Hukum / Bareskrim Tunda Ekspose Kasus Penyadapan ke Kejagung

Bareskrim Tunda Ekspose Kasus Penyadapan ke Kejagung

PravadaNews – Bareskrim Polri menunda ekspose kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama Kejaksaan Agung (Kejagung). Kegiatan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026) tersebut akan dilaksanakan pekan depan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan adanya penundaan agenda tersebut. Namun, Susatyo belum menjelaskan alasan di balik perubahan jadwal ekspose perkara.

“Ekspose dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum) ditunda minggu depan,” kata Susatyo, Jumat (20/11/2026).

Sebelumnya, ekspose bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung direncanakan berlangsung pada hari ini. Agenda tersebut menjadi bagian dari proses koordinasi penanganan perkara dugaan makar yang tengah diusut Bareskrim Polri.

Sebelum menjadwalkan ekspose bersama kejaksaan, penyidik Bareskrim telah menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, Polri melibatkan sejumlah unsur pengawasan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur.

Dari internal kepolisian, unsur yang dilibatkan meliputi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.

Sementara dari unsur eksternal, Bareskrim menggandeng Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan sejumlah ahli. Pelibatan pihak luar tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengawasan terhadap proses penanganan perkara.

Susatyo mengatakan kehadiran Kompolnas diperlukan untuk menjaga objektivitas penyidik dalam mengusut dugaan tindak pidana tersebut. Menurut Susatyo, perkara yang ditangani merupakan kasus serius sehingga membutuhkan pengawasan dalam proses penyelidikannya.

“Karena ini adalah kejahatan serius, sehingga hasil dari apa yang kami lakukan tentunya kami laksanakan gelar perkara secara internal,” tuturnya, Kamis.

Susatyo juga menegaskan pelibatan Kompolnas bertujuan memastikan tidak ada subjektivitas dalam penanganan kasus dugaan makar tersebut. “Kami juga mengundang dari Kompolnas untuk memastikan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam penanganan perkara ini.”

Kasus dugaan makar ini menjadi perhatian setelah Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keempat perwira tinggi tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).

Dalam perkembangan penanganannya, Bareskrim telah menaikkan perkara dugaan makar ke tahap penyidikan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok yang tengah diusut. Salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.

Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko makar oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Irjen Eko Hadi Santoso.

Penundaan ekspose bersama Kejagung membuat pembahasan lanjutan perkara dugaan makar tersebut dijadwalkan kembali pada pekan depan. Sementara itu, proses penyidikan masih berjalan dan belum menghasilkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *