Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo. (Foto: Dok. PravadaNews)

Beranda / Hukum / KPK Respons Klaim Fahd Arafiq Beri Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

KPK Respons Klaim Fahd Arafiq Beri Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menanggapi lebih jauh klaim Fahd Arafiq yang mengaku memberikan uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). 

Lembaga antirasuah itu menegaskan masih memprioritaskan pendalaman perkara dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan uang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih berfokus pada substansi perkara yang tengah ditangani. Menurut Budi, pendalaman tersebut menjadi prioritas dalam proses penyidikan kasus korupsi ATR/BPN.

“Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara,” kata Budi dikutip Jumat (20/11/2026).

Budi menjelaskan, pokok perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.

Selain dugaan suap, KPK juga mendalami kemungkinan adanya penerimaan gratifikasi atau uang lainnya oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dugaan penerimaan tersebut berkaitan dengan temuan uang dalam jumlah besar saat penyidik melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menduga uang itu tidak hanya berkaitan dengan layanan pertanahan, tetapi juga setoran rutin dari sejumlah kantor pertanahan dan kantor wilayah.

“Dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil,” ujar Budi.

Terkait berbagai laporan masyarakat yang muncul setelah perkara tersebut masuk tahap penyidikan, KPK memastikan akan mempelajarinya. Setiap informasi yang diterima berpeluang menjadi bahan tambahan bagi penyidik dalam mengembangkan penanganan perkara.

“Tentu setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK,” kata Budi.

Sebelumnya, Fahd Arafiq mengklaim memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk kepentingan penyelenggaraan Muktamar NU. Ia bahkan menilai KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Ketua DPP Partai Golkar tersebut menyebut uang yang diberikannya tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi, melainkan ditujukan khusus untuk organisasi NU.

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Fahd juga mengungkapkan pernah dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Arif diketahui turut menjadi tersangka dalam perkara yang sama.

Menurut Fahd, permintaan tersebut pertama kali disampaikan melalui sambungan telepon pada 25 Agustus. Fahd mengaku sempat menolak ketika kembali dihubungi sehari kemudian.

Namun, Fahd menyebut permintaan itu kembali disampaikan pada 27 Agustus dengan membawa nama seorang petinggi yang tidak ingin disebutkannya. Fahd akhirnya mengaku bersedia memberikan dana talangan untuk kebutuhan Muktamar NU.

“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).

Pernyataan Fahd tersebut langsung mendapat bantahan dari Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia meminta Fahd membuktikan klaim pemberian uang puluhan miliar rupiah tersebut.

“Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti Itu sama dengan fitnah,” kata Ipul saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).

Ipul mempertanyakan pengakuan Fahd karena yang bersangkutan disebut bukan pengurus NU, panitia Muktamar, maupun peserta kegiatan tersebut.

Ipul juga meminta Fahd tidak menyampaikan klaim yang dinilainya tidak memiliki dasar pembuktian. Terlebih, uang yang disebut-sebut diberikan untuk Muktamar NU dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi.

“Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU. bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu,” ujar Ipul.

Ipul mempersilakan Fahd membuktikan seluruh pernyataannya agar persoalan tersebut menjadi jelas. Ipul menegaskan pihak yang terbukti melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Silahkan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU,” tutur Ipul.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *