Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya saat melakukan peninjauan ke Gudang Bulog Utama. (Dok. DPR)

Beranda / Politik / DPR Soroti Beras Bulog Tersimpan hingga 8 Bulan

DPR Soroti Beras Bulog Tersimpan hingga 8 Bulan

PravadaNews — Komisi XI DPR RI menyoroti masih adanya stok beras Perum Bulog yang tersimpan hingga delapan bulan. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perbaikan perencanaan penyerapan dan distribusi agar kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga dan beras tidak terlalu lama menumpuk di gudang.

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan Bulog telah berupaya menjaga kualitas beras yang menjadi bagian dari stok pemerintah. Namun, penanganan beras yang sudah lama disimpan perlu diikuti dengan strategi pengelolaan stok yang lebih baik.

Hal itu disampaikan Wahyu setelah melakukan kunjungan lapangan ke Gudang Bulog Utama dalam rangka pengawasan pelaksanaan penugasan Public Service Obligation (PSO) Bulog di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

Menurut Wahyu, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah meningkatkan kerja sama antara Bulog dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan agar proses penyerapan maupun penyaluran beras dapat berlangsung lebih cepat.

“Bulog sudah berusaha agar stok beras tetap terjaga kualitasnya. Tetapi, upaya penanganan beras yang sudah berusia cukup lama, termasuk melalui pencampuran, tentu bukan solusi utama. Karena itu, kami berharap perencanaan ke depan lebih baik dan kerja sama dengan pemerintah daerah ditingkatkan, sehingga penyerapan maupun distribusi bisa lebih cepat,” ujar Wahyu.

Wahyu menjelaskan, dari sisi stabilisasi harga, pelaksanaan penugasan PSO Bulog sejauh ini tidak menghadapi kendala berarti. Namun, efektivitas distribusi dan konsistensi kualitas beras masih perlu mendapat perhatian.

Wahyu menilai ketersediaan stok dalam jumlah besar harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Dengan begitu, beras yang disalurkan kepada masyarakat tetap memenuhi standar kelayakan konsumsi.

Komisi XI juga mengidentifikasi dua aspek yang perlu diperkuat dalam pengelolaan CBP, yakni modernisasi fasilitas penyimpanan dan pembenahan perencanaan distribusi.

Untuk fasilitas penyimpanan, Wahyu mendorong Bulog mulai memodernisasi gudang agar pengelolaan stok dapat berjalan lebih optimal. Sementara dari sisi distribusi, perbaikan perlu dilakukan melalui pendataan penerima yang lebih akurat bersama pemerintah daerah.

Wahyu juga menyambut rencana penggunaan teknologi digital berupa pemindaian kartu tanda penduduk (KTP) untuk mendukung proses penyaluran beras. Sistem tersebut diharapkan mempermudah verifikasi penerima sekaligus mempercepat distribusi bantuan pangan.

“Kami berharap gudang-gudang Bulog juga mulai dimodernisasi. Kemudian, dari sisi distribusi, perencanaannya harus lebih baik, terutama pendataan bersama pemerintah daerah. Penggunaan teknologi digital seperti pemindaian KTP tentu dapat membantu mempercepat dan mempermudah penyaluran,” jelas Wahyu.

Selain persoalan kualitas dan distribusi beras, Wahyu turut menyoroti beban pembiayaan yang harus ditanggung Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah.

Wahyu menyebut beban bunga Bulog setiap tahun diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun. Menurut Wahyu, skema pembayaran penugasan perlu dievaluasi agar beban pembiayaan perusahaan pelat merah tersebut dapat ditekan.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah menerapkan pola pembayaran seperti yang berlaku pada sektor pupuk. Dalam skema tersebut, 80 persen pembayaran dilakukan di muka, sedangkan 20 persen sisanya dibayarkan kemudian.

“Kami berharap ke depan Bulog bisa mendapatkan perlakuan pembayaran seperti pupuk, yaitu 80 persen dibayar di muka dan 20 persen di belakang. Dengan begitu, beban bunga yang selama ini ditanggung Bulog dapat dikurangi,” ungkap Wahyu.

Melalui pengawasan tersebut, Komisi XI DPR berharap Bulog dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan penugasan PSO. Perbaikan diharapkan mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyerapan gabah dan beras, penyimpanan stok, hingga penyaluran kepada masyarakat.

Dengan perencanaan stok dan distribusi yang lebih baik, ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah diharapkan tidak hanya terjaga dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas. Pada akhirnya, beras yang disalurkan tetap layak dikonsumsi dan dapat mendukung keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *