Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. (Dok. Intan Afrida Rafni).

Beranda / Ekonomi / Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta Minta Direvisi Jadi Rp 6,21 Juta

Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta Minta Direvisi Jadi Rp 6,21 Juta

PravadaNews – Buruh yang tergabung dari KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000. mereka pun mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk merevisi besaran upah minimum tersebut.

Mereka meminta, ketetapan UMP Jakarta untuk direvisi dari Rp 6.136.000 menjadi Rp 6.210.000, tentunya sesuai usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan angka UMP yang telah ditetapkan pemerintah belum sesuai dengan tuntutan buruh. Menurut Said Iqbal, usulan sebesar Rp 6.210.000 merupakan angka yang diperjuangkan perwakilan pekerja dalam pembahasan Dewan Pengupahan.

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” ujar Said Iqbal di Jakarta, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Said Iqbal menilai kenaikan UMP sekitar Rp 407.000 tersebut belum memadai untuk memperbaiki daya beli pekerja di tengah tingginya kebutuhan hidup di Jakarta. Dirinya menilai, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli,” kata Said Iqbal.

Iqbal menjelaskan, peningkatan daya beli masyarakat tidak hanya bergantung pada kenaikan upah, tetapi juga membutuhkan dukungan jaminan sosial dan pengendalian harga barang. Ketiga aspek tersebut dinilai saling berkaitan dalam menjaga konsumsi masyarakat dan aktivitas perekonomian.

Selain itu, kondisi pekerja yang masih menghadapi tekanan biaya hidup sepanjang tahun juga menjadi sorotabya. Maka dari itu, menurut Said Iqbal, tuntutan kenaikan upah seharusnya dipahami sebagai bagian dari perjuangan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

“Mana yang lebih penting? Mengganggu lalu lintas satu hari, itu pun hanya beberapa jam macet, dengan daya beli atau kemiskinan yang sepanjang tahun?” ucap Said Iqbal.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka tersebut naik 7,1 persen atau bertambah Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP DKI Jakarta 2027. Pramono menandatangani keputusan tersebut pada Jumat (20/11/2026), setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen lebih tinggi dibandingkan penyesuaian UMP 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan penetapan tersebut mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujar Pramono.

Pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan pembahasan pada Jumat (20/11/2026), sehari sebelum batas akhir penetapan upah minimum pada 21 November 2026.

“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tutur Pramono.

Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta berupaya menjadi penengah dalam mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Menurutnya, peningkatan upah buruh harus tetap memperhatikan kemampuan perusahaan agar kegiatan usaha di Jakarta dapat berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ucap Pramono.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *