Pravadanews – Sejumlah kepala daerah belum lama ini ditangkap dan menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru yakni penangkapan terhadap Bupati Pati, Sudewo dan Wali Kota Madiun, Maidi. Keduanya, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Integritas kepala daerah masih pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan. Ternyata, integritas kepala daerah bisa runtuh hanya dengan uang ratusan hingga miliaran rupiah. Padahal, kepala daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat. Demi memperkaya diri, mereka rela melakukan rasuah.
Baca juga: Keselamatan Pasien Prioritas, RS Tak Boleh Tolak Peserta JKN Nonaktif Sementara
Penangkapan terhadap Sudewo dan Maidi mendapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dia menegaskan, kepala daerah yang ditangkap karena kasus korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Itu menjadi tanggung jawab masing-masing,” kata Tito kepada wartawan usai menutup kegiatan Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (20/1) malam.
Tito mengatakan, kepala daerah dipilih secara langsung. Maka dari itu, Tito menjelaskan, menjadi kepala daerah harus mau bekerja untuk masyarakat. Kepala daerah yang berbuat kesalahan termasuk akan bertanggung jawab kepada masyarakat di hadapan hukum. “Makanya jangan main (melanggar hukum),” kata Tito.
Polisi jenderal bintang empat itu menyoroti sistem pemilihan yang digunakan saat ini. Menurutnya, sistem yang dipakai saat ini perlu dievaluasi. “Orang yang mungkin orang baik menjadi tidak baik karena sistem yang tidak baik,” jelas dia.
Sistem yang dimaskud, kata Tito, yakni terkait penggajian, rekrutmen calon kepala daerah dengan biaya yang cukup tinggi. Sehingga, membuat kepala daerah itu berupaya agar uang yang dikeluarkan bisa kembali. Padahal, lanjut Tito, seharusnya sistem membuat kepala daerah tidak melakukan pelanggaran termasuk tindak pidana korupsi.
“Kalau berulang-ulang terjadi, maka mungkin kita perlu perhatikan sistemnya,” kata mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu.
Pemilu Biaya Tinggi Timbulkan Korupsi
Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung tata ulang sistem politik di tanah air. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir tindak korupsi yang dilakukan kepala daerah dan legislatif.
Bamsoet mengatakan, banyak kepala daerah maupun legislatif yang ditangkap karena kasus korupsi. Menurutnya, itu disebabkan biaya politik yang sangat mahal. “Pemilu yang berbiaya tinggi yang menimbulkan korupsi di mana-mana,” kata Bamsoet, dikutip Selasa (17/2/2026).
Politisi Partai Golongan Karya atau Golkar itu berkata, perlu penataan ulang sistem politik maupun pemilu. Oleh karena itu, jika ingin ada penetaan ulang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memberikannya dengan pemerintah. “Penataan sistem politik itu ada di Undang-Undang,” jelas Bamsoet.
Bamsoet mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan penataan ulang terhadap sistem politik di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut harus dibahas secara komprehensif antara DPR dan pemerintah.
“Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita harus penataan ulang sistem politik yang substansial, tidak seperti hari ini, yang transaksional, yang brutal,” pungkas Bamsoet. (Bar)
