PravadaNews – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, rencana impor 105.000 kendaraan niaga atau mobil pick up oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk operasional Koperasi Desa (Kopder) Merah Putih tidak menambah beban fiskal negara.
Purbaya berujar, pembiayaan program tersebut bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara Kementerian Keuangan akan mencicil kewajiban pinjaman sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun.
“Untuk saya sih risikonya clear, tidak ada tambahan risiko fiskal. Karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (23/2/2026).
“Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu. Cuma sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya,” tambah Purbaya.
Purbaya menjelaskan, pembayaran cicilan dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang setiap tahun telah dianggarkan dalam belanja negara.
“Dengan skema tersebut, pemerintah tidak menambah pos belanja baru, melainkan mengubah mekanisme penyaluran anggaran yang sudah tersedia,” ungkap Purbaya.
Purbaya memastikan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga karena kewajiban pembayaran berasal dari alokasi rutin yang sebelumnya memang sudah masuk dalam perencanaan belanja tahunan.
Sebagai informasi, Agrinas berencana mengimpor sekitar 105.000 kendaraan niaga dari India senilai Rp 24,66 triliun untuk memperkuat sistem logistik Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.
Rencana ini diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), pada 4 Februari 2026. Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengonfirmasi impor tersebut kepada media di Indonesia.
Dari total 105.000 unit, sebanyak 35.000 merupakan pikap 4×4 dari M&M, 35.000 pikap 4×4 dari Tata Motors, dan 35.000 truk roda enam dari Tata Motors.
