PravadaNews – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menata ulang tata kelola program strategis pertanian dengan memperkuat peran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) di tingkat provinsi. Amran mengatakan skema koordinasi terpusat ini difokuskan untuk mempercepat kemandirian pangan di enam provinsi di Tanah Papua.
“Penguatan BRMP juga difokuskan untuk mendorong kemandirian pangan di kawasan timur Indonesia, khususnya enam provinsi di Tanah Papua, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua,” kata Amran dalam keterangannya dikutip Selasa (3/3/2026).
Amran menegaskan, ke depan seluruh capaian program dan penggunaan anggaran di daerah harus terkoordinasi melalui BRMP provinsi sebelum diajukan ke pusat. Penilaian kinerja, kata dia, akan berbasis meritokrasi.
Baca juga: IHSG Anjlok 2,66 Persen ke Level 8.016
“Ke depan, seluruh capaian dan penggunaan anggaran di wilayah harus terkoordinasi dengan baik melalui BRMP provinsi. Penilaian kita berbasis kinerja. Kita terapkan meritokrasi, bukan melihat siapa A, siapa B,” ujar Amran.
Amran mengungkapkan, pemerintah menargetkan peningkatan luas tanam padi secara signifikan di Papua untuk memperkuat produksi beras dan menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Selain padi, pengembangan kopi, kakao, serta komoditas strategis lain berbasis potensi lokal juga masuk dalam program percepatan,” tutur Amran.
Amran menekankan, Papua harus bergerak menuju swasembada pangan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan teknologi dan modernisasi pertanian.
“Kita ingin Papua mandiri pangan. Itu mimpi kita. Kita mulai dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, semua harus berdiri dan bergerak,” ucap Amran.
Melalui koordinasi terpusat, lanjut Amran, operasional penyuluh pertanian lapangan (PPL) akan berada dalam kendali sistem BRMP provinsi, sementara administrasi tetap dikelola BPPSDMP.
“Skema ini diharapkan membuat pengendalian program seperti cetak sawah, optimalisasi lahan, luas tambah tanam, hingga distribusi alat dan mesin pertanian berjalan lebih terukur dan akuntabel,” imbuh Amran.
Amran menyebut langkah tersebut juga bertujuan memperkuat posisi sektor pertanian dalam koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah.
“Kita ingin pertanian terhormat. Bukan untuk dihormati secara pribadi, tetapi agar kolaborasi dengan gubernur dan bupati berjalan kuat dan setara. Semua program harus terkoordinasi dan jelas penanggung jawabnya,” pungkas Amran.
