PravadaNews – Menteri Luar Negeri China, Wang Yi menegaskan, perang di Timur Tengah seharusnya tidak pernah terjadi.
Wang Yi juga memperingatkan upaya untuk mengganti pemerintahan di Iran tidak akan mendapat dukungan dari rakyat.
Dikutip dari Shafaq News pada Minggu (8/3/2026), Wang Yi menyampakan hal ini saat menghadiri pertemuan politik tahunan China yang dikenal sebagai Two Sessions di China. Dalam kesempatan itu, Wang Yi menyerukan agar semua negara menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Iran serta negara-negara di kawasan Teluk.
Menurutnya, pelanggaran terhadap perbatasan negara lain hanya akan memperburuk ketegangan yang sudah meningkat di kawasan tersebut.
Wang Yi menegaskan rakyat Timur Tengah adalah pihak yang paling berhak menentukan masa depan kawasan mereka sendiri. Wang Yi menilai berbagai persoalan regional seharusnya diselesaikan oleh negara-negara di kawasan itu tanpa campur tangan eksternal.
Baca juga: Eropa Terbelah Soal Serangan AS ke Iran | Pravada News
Wang Yi juga memperingatkan upaya memicu “revolusi warna” atau memaksakan perubahan politik dari luar bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang sensitif.
“Tinju yang kuat tidak berarti alasan yang kuat. Dunia tidak boleh kembali ke hukum rimba,” ujar Wang Yi.
Selain membahas konflik di Timur Tengah, Wang Yi juga menyinggung hubungan antara Amerika Serikat dan China. Menurutnya, Beijing tetap berkomitmen membangun hubungan yang didasarkan pada saling menghormati.
Wang Yi bahkan menyebut percakapan terbaru antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sebagai perkembangan yang menggembirakan.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei bersama beberapa komandan dari Islamic Revolutionary Guard Corps dan militer Iran.
Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal dan drone ke berbagai target di kawasan, termasuk ke Israel serta fasilitas militer Amerika di sejumlah negara seperti Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab.
Pernyataan China menambah tekanan diplomatik internasional agar konflik yang terus berkembang di kawasan tersebut tidak semakin meluas dan dapat segera diselesaikan melalui jalur dialog.
