PravadaNews – Paramadina Institute for Education Reform (PIER) Universitas Paramadina bekerja sama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) kembali menyelenggarakan program bertajuk “Pelatihan Guru untuk Pendidikan Demokrasi” bagi para pendidik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 4–6 Mei 2026, ini digelar di Hotel Santika Premier Slipi, Jakarta.
Program pelatihan tersebut diikuti oleh 30 guru dari berbagai SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah sekolah yang terlibat di antaranya SMAN 8 Jakarta, SMAN 68 Jakarta, SMAN 112 Jakarta, serta beberapa sekolah negeri lainnya di wilayah ibu kota.
Para peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara penuh dan menginap di lokasi pelatihan guna memastikan efektivitas pembelajaran sekaligus memperkuat jejaring dan kolaborasi antarguru.
Baca juga: Akses Pendidikan Harus Ditingkatkan
Kegiatan dibuka secara resmi pada Senin (4/5/2026) oleh Direktur PIER Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, bersama perwakilan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia dan Timor Leste, Cynthia Tri Putri.
Turut hadir mewakili Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Seksi Pendidik Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Juwarto, yang secara resmi membuka pelatihan tersebut.
Dalam sambutannya, Juwarto menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan PIER Universitas Paramadina dalam memperkuat pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.
Menurut Juwarto, khususnya guru bidang humaniora memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter peserta didik di tengah derasnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital yang semakin kompleks.
Juwarto menekankan, kemajuan teknologi saat ini memang memungkinkan siswa memperoleh berbagai informasi dengan sangat mudah melalui perangkat digital.
Namun demikian, proses pembentukan karakter, nilai kehidupan, dan kemanusiaan tetap menjadi tanggung jawab utama para guru.
“Melalui gadget semua ilmu telah berada di tangan siswa, tetapi bagaimana mereka tetap menjadi manusia yang utuh sepenuhnya ada di tangan para guru. Guru ilmu humaniora memiliki tanggung jawab agar siswa memahami tujuan hidup dan makna hidup,” ujar Juwarto dikutip Kamis (7/5/2026).
Pelatihan ini menghadirkan sejumlah akademisi, pakar, dan praktisi pendidikan sebagai pembicara utama. Mereka antara lain Djayadi Hanan, Ph.D, Dr. Mohammad Abduhzen, M.Hum, Umar Abdullah, Ph.D, M. Hilal Tri Anwari, Achmad Firas Khudi, SE., ME., MA, serta Danang Binuko, SE, M.AP dari Kementerian Dalam Negeri.
Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta memperoleh penguatan materi mengenai Demokrasi Pancasila dan paradigma demokrasi yang mencakup nilai-nilai kebebasan, persamaan, serta penghargaan terhadap keberagaman dan perbedaan.
Materi tersebut disampaikan untuk memperkuat pemahaman guru mengenai demokrasi sebagai sistem nilai yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat.
Selain itu, peserta juga mendalami prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kedaulatan rakyat, musyawarah, aturan main dalam kehidupan bernegara, hingga pentingnya mekanisme kontrol dan pengawasan dalam sistem demokrasi.
Para pemateri mendorong guru agar tidak hanya memahami demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik pembelajaran sehari-hari.
Pelatihan berlangsung secara interaktif melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis pengalaman.
Para peserta diajak membahas berbagai persoalan demokrasi yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun sekolah masing-masing.
Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi bagi para guru untuk melihat bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan dalam konteks pendidikan yang nyata.
Tidak hanya membahas isu nasional, pelatihan juga mengangkat tema-tema global dalam demokrasi atau Global Issues in Democracy.
Materi ini memberikan wawasan lebih luas kepada peserta mengenai tantangan demokrasi di tingkat internasional, termasuk perkembangan populisme, polarisasi sosial, penyebaran disinformasi digital, serta tantangan partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi modern.
Dalam aspek metodologi pembelajaran, peserta dibekali pendekatan pembelajaran partisipatif yang menekankan perpaduan konsep andragogi dan pedagogi.
Para guru juga mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan dinamika kelompok, teknik fasilitasi diskusi, hingga metode pembelajaran berbasis pengalaman berstruktur yang dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang lebih dialogis, kritis, dan partisipatif di ruang kelas.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan pendidikan saat ini, di mana siswa tidak lagi cukup hanya menjadi penerima informasi, melainkan harus didorong menjadi individu yang aktif berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan mampu berdialog secara sehat dalam kehidupan demokratis.
Pada hari terakhir pelatihan, para peserta diarahkan untuk menyusun strategi integrasi nilai-nilai demokrasi ke dalam mata pelajaran yang mereka ampu di sekolah masing-masing.
Guru-guru peserta pelatihan juga mendapatkan pembekalan mengenai pemanfaatan internet sebagai sumber dan media pembelajaran yang efektif dan bertanggung jawab.
Sebagai tindak lanjut dari pelatihan, setiap peserta diwajibkan menyusun Action Plan atau rencana aksi yang akan diterapkan di sekolah masing-masing.
Rencana aksi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat budaya demokratis di lingkungan pendidikan melalui proses pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya.
Program “Pelatihan Guru untuk Pendidikan Demokrasi” ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PIER Universitas Paramadina dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dalam memperkuat pendidikan demokrasi di Indonesia.
Melalui peningkatan kapasitas guru, program ini diharapkan dapat melahirkan agen-agen pendidikan yang mampu menanamkan nilai kebangsaan, toleransi, partisipasi, dan budaya demokratis kepada generasi muda Indonesia.
Di tengah tantangan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika demokrasi global, peran guru dinilai semakin penting dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran kritis, empati sosial, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi serta kemanusiaan.
