PravadaNews- Perubahan prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif merupakan peringatan bagi pemerintah untuk segera memperkuat kredibilitas kebijakan ekonomi. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai sinyal tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan investor dan arus investasi industri.
HKI meminta pemerintah memperkuat konsistensi kebijakan ekonomi setelah lembaga pemeringkat global Fitch Ratings mengubah outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.
Kendati demikian, Fitch masih mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB, yang menandakan posisi Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade.
Ketua Umum HKI, Ahmad Maruf Maulana, mengatakan perubahan prospek tersebut harus dibaca sebagai sinyal serius mengenai meningkatnya persepsi risiko terhadap ekonomi Indonesia.
“Outlook negatif bukan sekadar penilaian teknis lembaga pemeringkat. Ini adalah peringatan bahwa pasar global mulai melihat meningkatnya ketidakpastian kebijakan,” kata Maruf dalam keterangan persnya, dikutip Selasa, (10/3/2026).
Baca juga: Perang Iran Picu Lonjakan Harga Sembako
Menurut Maruf, jika pemerintah tidak segera merespons dengan langkah korektif yang jelas, dampaknya dapat terasa langsung pada investasi industri, biaya pembiayaan proyek, hingga tingkat kepercayaan investor.
Adapun Fitch sebelumnya menilai perubahan prospek itu dipicu meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi serta kekhawatiran terhadap konsistensi bauran kebijakan fiskal dan moneter dalam jangka menengah.
Maruf menilai situasi tersebut muncul ketika industrialisasi Indonesia sedang memasuki fase krusial. Menurut Maruf, beberapa sektor strategis seperti elektronik, energi baru terbarukan, baterai, hingga industri hilirisasi sumber daya alam membutuhkan investasi jangka panjang bernilai besar.
“Investor global cenderung menunda atau meninjau ulang rencana ekspansi ketika mereka melihat adanya ketidakpastian kebijakan makroekonomi,” ujar Maruf.
Maruf juga menilai kondisi tersebut berpotensi menurunkan daya saing Indonesia dalam perebutan investasi kawasan, terutama dibanding negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang dinilai terus memperkuat kepastian kebijakan dan tata kelola investasi.
Lebih jauh, Maruf juga menyoroti situasi global yang semakin tidak menentu akibat meningkatnya ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Konflik tersebut dikhawatirkan mengganggu jalur logistik energi dunia, khususnya di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling vital.
Gangguan pada jalur logistik energi global, kata Maruf, berpotensi memicu lonjakan biaya energi dan logistik internasional serta menciptakan disrupsi dalam sistem perdagangan dunia.
“Dalam kondisi seperti itu, investor global cenderung bersikap lebih hati-hati terhadap proyek industri jangka panjang,” ungkap Maruf.
Maruf mengatakan, Indonesia tidak dapat hanya menunggu arus investasi baru dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Strategi paling realistis bagi Indonesia adalah memastikan percepatan realisasi investasi yang sudah memiliki komitmen,” kata Maruf.
Maruf pun menyarankan pemerintah melakukan terobosan untuk mempercepat implementasi investasi, antara lain melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian regulasi, serta penguatan koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah.
Menurut Maruf, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi industri, mulai dari pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, hingga posisi strategis dalam rantai pasok global.
Namun Maruf mengingatkan bahwa potensi tersebut tidak akan cukup jika investor mulai meragukan konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah.
“Stabilitas kebijakan adalah fondasi utama industrialisasi. Industrialisasi tidak bisa berjalan di tengah ketidakpastian,” pungkas Maruf. (Sigit)
